Palangka Raya (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena telah menyelesaikan tahapan penyaluran atau pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada serentak selesai 100 persen, baik kepada penyelenggara pemilu maupun pengamanan.
"Saya mengapresiasi pemprov yang telah menyelesaikan NPHD seratus persen karena hal itu penting untuk menunjang suksesnya pelaksanaan pilkada," katanya saat melaksanakan kunjungan kerja di Palangka Raya, Minggu.
Untuk itu diharapkan penyelenggara pemilu maupun instansi terkait lainnya, bisa bekerja secara maksimal mensukseskan setiap tahapan pilkada serentak di Kalteng.
Baca juga: Sejumlah poin penting ditekankan pada pilkada serentak di Kalteng
Baca juga: Tito: Pilkada jangan menjadi media penularan COVID-19
Lebih lanjut ia menjelaskan, semua pihak harus fokus dan bersama-sama berupaya secara maksimal agar pelaksanaan pilkada, baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng maupun Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tidak menjadi sarana penularan COVID-19.
Salah satu yang harus dilakukan, yakni penyelenggara pemilu atau para petugas menggunakan kelengkapan alat pelindung diri (APD) yang diperlukan, serta menjaga jarak maupun melaksanakan protokol kesehatan lainnya dalam setiap tahapan.
Kemudian menghindari adanya pengumpulan massa maupun arak-arakkan, baik pada tahapan pendaftaran calon peserta pemilu, kampanye, hingga pada saat penyaluran hak suara di tempat pemungutan suara atau TPS.
"Pada TPS nantinya harus diatur sedemikian rupa, agar tidak adanya kerumunan maupun jarak aman tetap bisa diterapkan secara disiplin. Penyelenggara bersama pihak terkait lainnya harus bisa bekerja sama, agar protokol kesehatan bisa dipatuhi dengan baik," terangnya.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menjelaskan, untuk mensukseskan pilkada serentak di wilayah setempat pihaknya melakukan berbagai persiapan dan menyelesaikan sejumlah tahapan.
"Salah satunya menyelesaikan NPHD kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, maupun pihak pengamanan," katanya.
Selain itu pihaknya terus berkoordinasi dan mengkaji pelaksanaan pemilu, khususnya di masa pandemi COVID-19, baik bersama penyelenggara, pemerintah kabupaten dan kota, serta instansi terkait lainnya.
Baca juga: Jelang pilkada serentak Gubernur Kalteng ikuti coklit KPU
Baca juga: DPRD Barsel harapkan coklit mampu optimalkan data pemilih
Pihaknya menekankan penyelenggaraan pemilu kedepannya, menerapkan secara disiplin protokol kesehatan penanganan COVID-19, termasuk para petugas di lapangan menggunakan APD memadai.
Namun tentunya juga akan dikaji terkait kebutuhan APD petugas yang menyesuaikan kondisi di masing-masing daerah, sebab di Kalteng juga terdapat zona hijau COVID-19.
Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka pihaknya juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, tentang penyelenggaraan pilkada yang tetap aman COVID-19. Hingga pada akhirnya, diharapkan partisipasi pemilih pada pemilu tetap tinggi.
Baca juga: KPU Barut minta petugas coklit tetap patuhi protokol kesehatan
Baca juga: KPU RI luncurkan tahapan coklit dan gerakan klik serentak
Untuk diketahui, sejumlah pelaksanaan pemilu di Kalteng beberapa waktu lalu berlangsung cukup sukses, aman dan lancar. Termasuk pelaksanaan pemilu presiden maupun pemilu legislatif.
"Pada pemilu tersebut tingkat partisipasi di Kalteng mencapai 77,5 persen dan semua terlaksana dengan baik, aman, damai serta lancar," ungkapnya.
Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrohim menjelaskan, menghadapi pilkada serentak di wilayah setempat personel yang pihaknya miliki telah siap bertugas dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Sebagai salah satu contohnya, saat ini tim dari KPU telah mulai turun ke lapangan melakukan pencoklitan dengan menggunakan kelengkapan APD dan menerapkan protokol kesehatan. Mereka sebelumnya juga mengikuti tes cepat untuk memastikan kondisi kesehatannya," jelasnya.
Baca juga: Pendataan pemilih di perkebunan sawit Kotim perlu ketelitian
Baca juga: Anggaran pilkada di 173 daerah sudah cair 100 persen
