Semarang (ANTARA) - Polrestabes Semarang mengamankan dan memeriksa sekitar 100 orang usai pembubaran demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di depan DPRD Jawa Tengah yang berakhir ricuh, Rabu.
"Ada sekitar 50 hingga 100 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol.Auliansyah Lubis.
Menurut dia, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyebabkan aksi tersebut berakhir ricuh.
Polisi menduga terdapat massa di luar buruh dan mahasiswa yang diduga menunggangi aksi tersebut.
Ia menjelaskan kecurigaan tersebut sudah terlihat sejak awal sebelum demo dimulai.
Sebelum koordinator aksi yang melaporkan akan menggelar aksi di Jalan Pahlawan Kota Semarang itu, kata dia, ternyata sudah ada massa yang tidak diketahui asalnya datang ke lokasi.
Pembubaran aksi tersebut, lanjut dia, dilakukan karena peringatan yang sudah disampaikan tidak diindahkan.
Sebelumnya diberitakan, polisi membubarkan demontrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung rusuh di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Polisi membubarkan kerumunan buruh dan mahasiswa dengan cara menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air melalui kendaraan meriam air atau water cannon.
Polisi yang mengamankan unjuk rasa tersebut sempat bertahan dan berupaya tidak terpancing dari aksi provokasi pendemo yang melemparkan batu, botol air mineral, serta petasan.
Selain melakukan aksi provokasi, seribuan orang demonstran juga melakukan pengrusakan fasilitas di halaman gedung DPRD yang masih satu kompleks dengan kantor Gubernur Jateng itu.
Selain menjebol gerbang Gedung DPRD Jateng, massa juga merusak ornamen-ornamen di sekitar lokasi unjuk rasa.
Berita Terkait
Bawaslu Kalteng diskusikan kemungkinan revisi sejumlah UU ke Teras Narang
Selasa, 5 November 2024 15:28 Wib
Pemohon uji materi UU nilai penting hadirnya kotak kosong setiap pilkada
Senin, 9 September 2024 15:07 Wib
Menhub Budi: Status ojek online harus diatur dalam UU
Sabtu, 31 Agustus 2024 13:41 Wib
Jokowi pastikan Pemerintah ikuti Putusan MK terkait Revisi UU Pilkada
Sabtu, 24 Agustus 2024 12:06 Wib
Hasil rapat Baleg DPR berpotensi hambat kans Anies ikut pilkada
Rabu, 21 Agustus 2024 20:43 Wib
DPR didesak hentikan revisi UU Pilkada
Rabu, 21 Agustus 2024 17:07 Wib
Sekda Katingan tekankan amanat UU tentang optimalisasi peran DPRD
Kamis, 15 Agustus 2024 6:23 Wib
AMAN serukan pengesahan UU Masyarakat Hukum Adat
Sabtu, 10 Agustus 2024 14:40 Wib