Semarang (ANTARA) - Polrestabes Semarang mengamankan dan memeriksa sekitar 100 orang usai pembubaran demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di depan DPRD Jawa Tengah yang berakhir ricuh, Rabu.
"Ada sekitar 50 hingga 100 orang yang diamankan untuk dimintai keterangan," kata Kapolrestabes Semarang Kombes Pol.Auliansyah Lubis.
Menurut dia, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyebabkan aksi tersebut berakhir ricuh.
Polisi menduga terdapat massa di luar buruh dan mahasiswa yang diduga menunggangi aksi tersebut.
Ia menjelaskan kecurigaan tersebut sudah terlihat sejak awal sebelum demo dimulai.
Sebelum koordinator aksi yang melaporkan akan menggelar aksi di Jalan Pahlawan Kota Semarang itu, kata dia, ternyata sudah ada massa yang tidak diketahui asalnya datang ke lokasi.
Pembubaran aksi tersebut, lanjut dia, dilakukan karena peringatan yang sudah disampaikan tidak diindahkan.
Sebelumnya diberitakan, polisi membubarkan demontrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung rusuh di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Polisi membubarkan kerumunan buruh dan mahasiswa dengan cara menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air melalui kendaraan meriam air atau water cannon.
Polisi yang mengamankan unjuk rasa tersebut sempat bertahan dan berupaya tidak terpancing dari aksi provokasi pendemo yang melemparkan batu, botol air mineral, serta petasan.
Selain melakukan aksi provokasi, seribuan orang demonstran juga melakukan pengrusakan fasilitas di halaman gedung DPRD yang masih satu kompleks dengan kantor Gubernur Jateng itu.
Selain menjebol gerbang Gedung DPRD Jateng, massa juga merusak ornamen-ornamen di sekitar lokasi unjuk rasa.
Berita Terkait
Pemprov Kalteng sosialisasikan UU 20 Tahun 2023 wujudkan ASN berintegritas
Rabu, 17 April 2024 11:49 Wib
Akui cukup rumit, UU terkait pengelolaan lingkungan harus dirancang secara baik
Selasa, 2 April 2024 18:23 Wib
Ditreskrimsus jadwalkan pemanggilan 23 pemain Kalteng Putra
Rabu, 31 Januari 2024 21:54 Wib
Mahfud MD mengaku turut mengusulkan revisi UU KPK dibatalkan
Minggu, 10 Desember 2023 16:03 Wib
Pemkab Bartim gencar sosialisasikan UU TPKS
Kamis, 7 Desember 2023 6:13 Wib
Pemkab Bartim mulai sosialisasikan UU ASN
Rabu, 6 Desember 2023 18:35 Wib
Enam organisasi desa desak revisi UU Desa
Rabu, 22 November 2023 18:42 Wib
Cegah terjadi konflik, investor diminta patuhi perintah UU
Rabu, 11 Oktober 2023 16:47 Wib