Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah mendukung penuh program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Bangga Kencana.
"Saya meminta kesediaan bapak ibu kepala Dinas KB agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program bangga kencana di wilayah kerja masing- masing," kata Hasto di Palangka Raya, Selasa.
Dia mengatakan dukungan program tersebut salah satunya sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keluarga Indonesia yang tenteram, bahagia, mandiri dan terbebas dari stunting.
Menurut dia, banyak kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk itu dia juga meminta jajaran BKKBN terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah.
Pernyataan itu diungkapkan Hasto saat dia memberikan arahan pada pertemuan kepala Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Dia mengatakan berdasar Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019 data stunting secara nasional 27,67 persen, sedangkan di provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila" ini tercatat 32,30 persen.
"Kemudian rekapan balita kurus berdasar Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 secara nasional tercatat 10,2 persen sedangkan untuk wilayah Kalteng tercatat 13,9 persen," katanya.
Artinya, lanjut dia, masih ada kenaikan balita kurus sebanyak 1,5 persen. Sementara itu untuk rekapitulasi balita gizi kurang terjadi penurunan 1,49 persen dari angka sebelumnya 23,3 persen.
"Untuk itu kami BKKBN juga melakukan tiga nilai kebaruan disertai 10 pokok perubahan kepastian," kata Hasto.
Pihaknya juga terus mendorong ibu-ibu Indonesia dapat menjaga kesehatan reproduksi dan menjadikan keluarganya berkualitas dengan memiliki dua anak lebih sehat.
Baca juga: Gerakan Sembako Buku warnai peringatan Hari Lahir Pancasila di Kalteng
Kemudian dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di tingkat lini lapangan, BKKBN mempunyai tenaga penyuluh KB/PLKB yang wilayah kerjanya berada di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Tengah Mhd Irzal mengatakan dalam melaksanakan setiap tugas kependudukan dan keluarga berencana, pihaknya didukung 48 orang personel.
"Selain itu kami juga didukung Penyuluh KB Pegawai Negeri Sipil sebanyak 160 orang, dan Petugas Lapangan KB Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 168 orang," katanya.
Seluruh kemampuan SDM tersebut melaksanakan tugas di Provinsi Kalteng seluas 153.564 kilometer persegi yang terdiri dari 13 kabupaten dan satu kota yang terbagi atas 136 kecamatan dan 1.571 desa/kelurahan.
Baca juga: Ketua DPRD harapkan Pemkot Palangka Raya mampu pertahankan capaian WTP
Baca juga: Polda Kalteng aktif bantu percepatan vaksinasi COVID-19
Baca juga: Basarnas beri penghargaan relawan Kapuas
