Anggaran belanja tidak terduga Kotim ditambah jadi Rp5 miliar

Sampit (ANTARA) - Rapat kompilasi Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menyepakati penambahan anggaran yang diusulkan dalam APBD Perubahan 2021, termasuk untuk alokasi belanja tidak terduga.

"Alhamdulillah disetujui BTT (belanja tidak terduga) bertambah Rp4 miliar sehingga menjadi Rp5 miliar," kata anggota Komisi III, Dadang Siswanto usai rapat kompilasi di gedung DPRD, Senin.

Rapat kompilasi anggaran dipimpin Ketua DPRD Rinie didampingi Wakil Ketua I DPRD Rudianur, sedangkan tim anggaran dari pemerintah kabupaten dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Imam Subekti.

Dadang adalah salah satu legislator yang mendesak anggaran belanja tidak terduga untuk ditambah karena sangat dibutuhkan. Selain untuk menangani musibah banjir, anggaran tersebut juga untuk memperkuat penanganan pandemi COVID-19 yang masih terjadi.

Sebelumnya, sat rapat kerja Komisi III dengan mitra kerja mereka, Dadang mendesak agar anggaran belanja tidak terduga segera ditambah. Alasannya karena anggaran yang hanya dialokasikan sebesar Rp1 miliar sudah tidak mencukupi kebutuhan untuk penanganan bencana, khususnya musibah banjir yang masih melanda sejumlah kecamatan.

"Kita ini daerah rawan bencana maka sudah seharusnya harus mengalokasikan anggaran signifikan untuk BTT. Kalau cuma Rp1 miliar, itu tidak cukup. Seperti yang terjadi saat ini, padahal pemerintah daerah wajib membantu masyarakat agar tidak sampai kelaparan dan menderita. Terima kasih akhirnya disetujui penambahan ini," kata Dadang.

Baca juga: Rapat kompilasi DPRD sepakati perubahan APBD 2021

Sementara itu Ketua Komisi III Sanidin sebelumnya dalam paparannya saat rapat mengatakan, pagu anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) awalnya Rp9,5 miliar, kemudian saat refocusing anggaran menjadi Rp9,1 miliar atau berkurang sekitar Rp445 juta. 

Saat pembahasan APBD Perubahan, BPBD mengajukan usulan penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan seperti untuk tunjangan ASN, operasional, penanggulangan banjir sebesar Rp250 juta dan lainnya.

Belum lama ini beberapa kegiatan penanganan COVID-19 oleh BPBD, sebagian besar dananya menggunakan BTT atau belanja tidak terduga. Padahal alokasi BTT hanya Rp1 miliar dan sudah habis sehingga ada kegiatan darurat dilaksanakan dengan cara utang seperti pengadaan oksigen konsentrator dan lainnya.

"Termasuk penanganan banjir saat ini. Menurut mereka di BPBD kekurangan sekitar Rp4,5 miliar, makanya kami bersama komisi lainnya mengusulkan penambahan BTT itu. Alhamdulillah telah disetujui," kata Sanidin.

Selain itu ada usulan pengadaan sembako pendamping beras Bulog sebesar Rp150 juta. Diusulkan pendamping beras Bulog dengan asumsi satu paket Rp150.000 sehingga akan didapat sebanyak 1.500 paket.

Baca juga: Masyarakat Kotim diminta tidak euforia meski kasus COVID-19 melandai