Legislator Kalteng minta pemetaan pendidikan harus masuk RPJMD

id Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, Seruyan Sudarsono, Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah, DPRD Kalimantan Tengah, DPRD Kalteng, Kalimantan Tenga

Legislator Kalteng minta pemetaan pendidikan harus masuk RPJMD

Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalimantan Tengah Sudarsono. ANTARA/Jaya Wirawana Manurung

Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan Sudarsono, itu mengingatkan sekaligus meminta, pemetaan pendidikan harus dimasukkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026.

Pemetaan pendidikan perlu dimasukkan ke RPJMD yang sedang dibahas ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membuat merata sampai ke pelosok-pelosok provinsi ini, kata Sudarsono di Palangka Raya, Senin.

"RPJMD perlu signifikan dalam upaya perbaikan atau pemetaan kualitas pendidikan di Kalteng, khususnya upaya peningkatan kualitas SDM. Saat ini masih berkutat pada peningkatan fisik bangunan," tambahnya.

Menurut mantan Bupati Seruyan itu, kedepan perlu penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sebab dari hasil kunjungan DPRD Kalteng ke desa di provinsi ini, masih ditemukan banyak kekurangan tenaga pendidik. Bahkan ada sekolah hanya memiliki seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai kepala sekolah, sedangkan para gurunya hanya honorer atau tenaga kontrak.

Selain kekurangan tenaga pendidik, aturan yang banyak juga membuat sulit pihak sekolah mengelola anggaran sekolah, termasuk pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS). Hal itu berdampak pada pemberian gaji guru tenaga honorel sering terlambat.

Baca juga: Pansus DPRD Kalteng undang sejumlah akademisi bahas RJMD 2021-2026

"Bagaimana kita bisa bersaing dengan daerah lain, kalau tenaga pendidik di daerah masih kurang, jumlah ASN minim, dan kurang layak memberikan insentif atau honor bagi tenaga guru honorel di daerah," kata Sudarsono.

Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng itu mengaku prihatin, merasa prihatin dengan kondisi sekolah di provinsi ini. Sebab, dari 1.000 sekolah di Indonesia yang masuk kategori sekolah berdaya saing nasional, hanya satu SMA di Kalteng masuk kategori, yakni SMA di Kabupaten Kobar.

"Itupun masuk pada urutan ke 997 dari 1000 sekolah. Jadi, sektor pendidikan, khususnya peningkatan kualitas SDM, harus benar-benar diperhatikan dalam  RPJMD 2021-2026," demikian Sudarsono.

Baca juga: Ketua DPRD usul anggota DPR dari dapil Kalteng ditambah jadi 9

Pewarta :
Uploader : Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2021