Rumah layak huni di Kalteng sejak 2017 terus meningkat, belasan ribu rumah dibedah

Palangka Raya (ANTARA) - Salah satu yang menjadi fokus Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dalam pemerataan pembangunan serta program peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian dalam artian luas yaitu penyediaan rumah layak huni.

"Program bedah rumah harus tepat sasaran dan tepat manfaat," tegasnya saat dihubungi dari Palangka Raya, Jumat.

Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Pemerintah (Disperkimtan) Kalteng, sebanyak 14.249 rumah telah berhasil dibedah dan menjadi layak huni, selama masa kepemimpinan Gubernur Sugianto Sabran.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng-Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase rumah layak huni (RLH) di Kalteng cenderung meningkat sejak tahun 2017.

Pada 2017 meningkat 42,17 persen, 2018 meningkat 43,79 persen, 2019 meningkat 47,90 persen dan pada 2020 meningkat 51,97 persen. Angka ini akan terus ditingkatkan, karena gubernur memberi perhatian tinggi terhadap pemerataan pembangunan.

Adapun pada 2021 ini, meski pandemi COVID-19 belum berakhir, pemprov tetap akan membangun 750 unit rumah dengan anggaran Rp15 miliar untuk masyarakat berpenghasilan rendah di berbagai kabupaten dan kota.

Kemudian pihaknya juga fokus memerhatikan veteran pejuang dan janda pejuang yang belum memiliki tempat tinggal yang layak huni.

"Veteran pejuang telah mengorbankan harta bahkan nyawa, inilah kewajiban kita sebagai penerus memberikan apresiasi kepada mereka dengan memberikan kehidupan yang layak,” tegas Sugianto Sabran.

Melalui Disperkimtan Kalteng, telah dilaksanakan bedah rumah berupa rehab rumah bagi veteran dan janda pejuang, dengan total hibah sebanyak 70 unit rumah dengan rincian yakni penerima hibah bagi veteran sebanyak 56 orang dan janda pejuang sebanyak 14 orang dengan total anggaran sebesar  Rp1,6 miliar lebih.

Peningkatan persentase RLH di Kalteng dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, baik dengan upaya mandiri pemprov, pemkab dan pemkot melalui APBD dan DAK.

Selain itu juga upaya koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan Pemprov Kalteng dengan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya ini juga didukung pihak pengembang melalui DPD REI Kalteng yang telah membangun rumah sebanyak 7.596 unit.