Kemenkumham sukseskan akselerasi Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi
Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Tengah siap menyukseskan akselerasi Indonesia sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Kemenkumham terus berupaya dalam mengakselerasi kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19," kata Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya di Palangka Raya, Selasa.
Khusus Kanwil Kemenkumham Kalteng, lanjut dia, salah satu peran itu seperti selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Jajaran Kemenkumham Kalteng juga memberikan bantuan kepada masyarakat dan pegawai yang terjangkit COVID-19. Selain itu, juga terus berupaya memberikan kemudahan layanan sebagai bentuk perhatian Kanwil Kemenkumham Kalteng kepada masyarakat.
"Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh Kemenkumham dalam menciptakan pemulihan ekonomi. Misal, terhadap para pelaku usaha, yakni dengan mendaftarkan usahanya menjadi berbadan Hukum. Kemenkumham RI juga berusaha selalu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat," kata Ilham.
Pernyataan itu diungkapkan dia usai mengikuti Seminar Nasional dengan tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” secara daring yang menghadirkan Menkumham Yasonna H Laoly dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin sebagai "Keynote Speaker".
Seminar nasional yang digelar Kemenkumham itu dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 atau Hari Lahir Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.'
Wapres RI dalam mengatakan melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah terus berupaya mewujudkan Indonesia Sehat dan mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
Ma'ruf pun berharap Kemenkumham terus aktif dalam menciptakan regulasi yang semakin baik, tetap terus menjaga semangat dalam mengabdi dan berkarya untuk mencapai Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.
Menkumham Yasonna mengatakan Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Baca juga: Kemenkumham Kalteng perkuat pemahaman perlindungan HAM pekerja perkebunan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha.
Melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.
Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak berguna.
"Kita semua harus sehat, karena rekan-rekan masih dibutuhkan kementerian dan keluarga. Maka dari itu kata kuncinya adalah sehat, kemudian di dalam menyikapi berbagai tantangan kita telah merubah pola kerja dengan digitalisasi pelayanan publik," kata Andap.
Baca juga: DJKI,Bareskrim Polri dan Bea Cukai kerja sama lindungi hak kekayaan intelektual
Baca juga: Susun Raperda Inisiatif, DPRD Seruyan-Kemenkumham Kalteng kerjasama
"Kemenkumham terus berupaya dalam mengakselerasi kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19," kata Kakanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya di Palangka Raya, Selasa.
Khusus Kanwil Kemenkumham Kalteng, lanjut dia, salah satu peran itu seperti selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Jajaran Kemenkumham Kalteng juga memberikan bantuan kepada masyarakat dan pegawai yang terjangkit COVID-19. Selain itu, juga terus berupaya memberikan kemudahan layanan sebagai bentuk perhatian Kanwil Kemenkumham Kalteng kepada masyarakat.
"Berbagai kebijakan telah ditetapkan oleh Kemenkumham dalam menciptakan pemulihan ekonomi. Misal, terhadap para pelaku usaha, yakni dengan mendaftarkan usahanya menjadi berbadan Hukum. Kemenkumham RI juga berusaha selalu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat," kata Ilham.
Pernyataan itu diungkapkan dia usai mengikuti Seminar Nasional dengan tema “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” secara daring yang menghadirkan Menkumham Yasonna H Laoly dan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin sebagai "Keynote Speaker".
Seminar nasional yang digelar Kemenkumham itu dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021 atau Hari Lahir Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.'
Wapres RI dalam mengatakan melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah terus berupaya mewujudkan Indonesia Sehat dan mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Nasional.
Ma'ruf pun berharap Kemenkumham terus aktif dalam menciptakan regulasi yang semakin baik, tetap terus menjaga semangat dalam mengabdi dan berkarya untuk mencapai Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.
Menkumham Yasonna mengatakan Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha.
Baca juga: Kemenkumham Kalteng perkuat pemahaman perlindungan HAM pekerja perkebunan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha.
Melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor.
Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak berguna.
"Kita semua harus sehat, karena rekan-rekan masih dibutuhkan kementerian dan keluarga. Maka dari itu kata kuncinya adalah sehat, kemudian di dalam menyikapi berbagai tantangan kita telah merubah pola kerja dengan digitalisasi pelayanan publik," kata Andap.
Baca juga: DJKI,Bareskrim Polri dan Bea Cukai kerja sama lindungi hak kekayaan intelektual
Baca juga: Susun Raperda Inisiatif, DPRD Seruyan-Kemenkumham Kalteng kerjasama