DPRD Palangka Raya minta data korban banjir harus terus diperbaharui

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Beta Syailendra mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat harus selalu mengupdate data korban terdampak banjir.

"Hal tersebut bertujuan mempermudah memberikan bantuan kepada korban terdampak banjir, sesuai data yang sudah direkap. Apalagi setiap harinya data tersebut terus berubah," kata Beta di Palangka Raya, Rabu.

Selain mengupdate data korban terdampak banjir yang saat ini terus meluas di wilayah ibu kota provinsi setempat, masyarakat juga disarankan agar pro aktif untuk melaporkan diri kepada Rukun Tetangga (RT) atau pihak kelurahan setempat, agar mereka masuk dalam daftar korban banjir.

Dia pn mengingatkan jangan sampai ada warga yang tidak terdaftar dan kediamannya terendam banjir, sama sekali tidak mendapatkan bantuan hanya karena tidak terdata oleh pihak RT atau kelurahan setempat.

"Laporkan kalau ada korban banjir yang tidak masuk dalam data dari BPBD Kota Palangka Raya. Pendataan tersebut dilakukan tidak lain untuk mempermudah instansi terkait dalam memberikan bantuan, agar merata," bebernya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palangka Raya tersebut juga menyarankan kepada pemkot serta BPBD Palangka Raya untuk mengevaluasi penanganan banjir yang sudah dilakukan selama bencana banjir melanda permukiman warga.

"Dengan adanya evaluasi penanganan banjir, tentunya apa yang menjadi kekurangan dalam kegiatan tersebut bisa ditutupi. Apabila sudah baik, maka harus terus ditingkatkan dengan baik," ungkap Beta.

Baca juga: Warga korban banjir di posko pengungsian diimbau wajib gunakan masker

Sebelum mengakhiri perbincangannya dengan sejumlah awak media, Politisi Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya itu juga mengapresiasi langkah cepat pemkot beserta sejumlah instansi terkait dalam penanganan banjir.

"Jujur saya sangat apresiasi sekali langkah cepat yang diambil pemkot. Karena dalam hal seperti ini tentunya tidak mudah mengambil keputusan cepat, karena ini terkait anggaran dan kepentingan masyarakat," tandasnya.

Baca juga: Legislator minta masyarakat terdampak banjir tetap taati prokes

Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya segera beri bantuan ke korban banjir