EM hina Kalimantan, Teras Narang minta masyarakat tenang dan taat hukum

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Majelis Pertimbangan Masyarakat Adat Dayak Nasional (MADN) Agustin Teras Narang, mengajak sekaligus meminta kepada seluruh elemen masyarakat di Pulau Kalimantan, tetap tenang dan arif dalam menyikapi pernyataan Edy Mulyadi yang diduga menghina serta merendahkan hutan maupun masyarakat Kalimantan.

Masyarakat Kalimantan yang sangat taat hukum tentunya perlu menjaga situasi kondusif dan menghormati seluruh proses hukum terhadap dugaan penghinaan tersebut, kata Teras Narang melalui rilis diterima di Palangka Raya, Selasa malam.

"Begitu pun, kita berharap agar penegak hukum menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai prosedur yang berlaku, menuntaskan penyelidikan dan penyidikan, hingga proses selanjutnya menurut ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Mantan Presiden MADN itu juga berharap, seluruh pihak bersikap arif dalam menyampaikan pernyataan sentimentil, meski memiliki perbedaan kepentingan politik. Momen ini juga mesti jadi pembelajaran bagi semua pihak, untuk tidak menganggap sepele kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.

Terlebih, lanjut dia, bagi masyarakat adat Dayak yang sudah dari dahulu banyak tinggal, membangun peradaban, serta memelihara kehidupan harmonis dengan alam di hutan. Dan, untuk dipahami, 

Hutan bukan melulu tempat tinggal bagi flora dan fauna. Hutan merupakan jantung kehidupan manusia sejak dari dulu, hingga detik ini.

"Kekayaan sumber daya alam hutan Kalimantan, tak hanya menghidupi masyarakat adat Dayak, tapi juga menggerakkan pembangunan negara ini, bahkan dunia," tegas Gubernur Kalteng periode 2005-2015 itu.

Baca juga: Teras Narang: Buka diskusi secara tajam Sistem Pemerintahan IKN

Menurut Anggota DPD RI itu, kekayaan alam batubara hingga migas dari hutan Kalimantan telah menggerakkan perekonomian, sekaligus berkontribusi pada tersedianya oksigen bagi kehidupan planet bumi. Untuk itu, tak heran Kalimantan juga disebut sebagai paru-paru dunia.

Untuk itu, Anggota MPR RI ini pun mengajak semua pihak, agar tidak memandang remeh hutan. Terlebih di Indonesia banyak masyarakat adat lainnya yang bergantung hidup dan kebudayaannya dari hutan. Dengan begitu, semoga perdebatan terkait Ibu Kota Nusantara, tidak menghilangkan nalar serta adab dalam berdialektika.

"Mari rawat demokrasi tanpa memicu friksi, terlebih dalam situasi bangsa yang masih memiliki banyak tantangan karena pandemi," demikian Teras Narang.

Baca juga: Pilih Nusantara jadi nama IKN, DPD RI minta pemerintah beri penjelasan

Baca juga: DPD RI sepakat pemindahan IKN mampu kurangi kesenjangan di Indonesia