Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Sigit K Yunianto menilai, kebijakan penghapusan syarat antigen bagi pelaku perjalanan udara, darat dan laut tentunya mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.
"Saya rasa kebijakan yang diambil pemerintah sudah benar, ini juga salah satu pendongkrak perekonomian daerah kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Sigit kepada awak media di Palangka Raya, Jumat.
Dia mengatakan, meski demikian peningkatan perekonomian akan kembali pulih namun masyarakat di mohon tetap menerapkan secara ketat protokol kesehatan (prokes).
Selain itu, vaksinasi menjadi hal penting dalam membantu pemerintah memutus mata rantai COVID-19 yang saat ini juga belum berakhir penyebarannya di daerah setempat.
"Sebaiknya masyarakat tetap menerapkan prokes ketika berada di luar rumah saat beraktivitas, karena persoalan COVID-19 ini belum berakhir 100 persen," ungkapnya.
Sigit yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah itu, mengingatkan kepada pemerintah setempat pentingnya untuk terus melakukan testing, tracing, serta percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19, termasuk booster.
Apalagi wabah yang sudah sangat meresahkan masyarakat ini, baik dari kesehatan tubuh, perekonomian serta lain sebagainya kini sudah menuju endemi.
"Saya ingatkan bahwa pandemi belum berakhir, kasus COVID-19 di Palangka Raya masih ada, tetap waspada dan terapkan prokes dan kita menuju endemi," bebernya.
Saat ini juga pemerintah Kota Palangka Raya sudah melaksanakan Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran Besar, baik untuk melaksanakan kegiatan olahraga serta hal lainnya.
Dari adanya CFD tersebut, pertumbuhan ekonomi masyarakat akan terus bergulir dengan baik, sebab aktivitas masyarakat sudah mulai normal meski masih belum berakhirnya persoalan wabah yang selama ini sangat membatasi ruang gerak masyarakat selama beberapa tahun ini.
Legislator: Penghapusan syarat pelaku perjalanan dongkrak pemulihan ekonomi
"Saya rasa kebijakan yang diambil pemerintah sudah benar, ini juga salah satu pendongkrak perekonomian daerah kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya,"