Optimalkan tata kelola lahan berkelanjutan, Pemkab Kobar didukung NGO

id Kepala Bappeda Kobar, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Juni Gultom, Kotawaringin Barat, SP4N LAPOR, tata kelola lahan berkelanjutan

Optimalkan tata kelola lahan berkelanjutan, Pemkab Kobar didukung NGO

Kepala Bappeda Kobar Juni Gultom (tengah) saat worshop dan diseminasi SP4N LAPOR di Pangkalan Bun, Kamis (21/4/2022). ANTARA/HO

Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Juni Gultom mengapresiasi adanya dukungan dari Non Goverment Organisation, terkusus USAID Sustainable Environmental Governance Across Regions (SEGAR), dalam hal mengoptimalkan tata kelola lahan berkelanjutan.

Pengembangan sistem pemantauan dan pengaduan secara terintegrasi yang dilakukan USAID SEGAR, sangat membantu Pemda Kobar dalam merumuskan kebijakan serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan, kata Juni saat worshop dan diseminasi SP4N LAPOR di Pangkalan Bun, Kamis.

"Pemkab Kobar memang memiliki komitmen dalam bidang lingkungan hidup dan green growth. Bahkan komitmen itu dicantumkan dalam visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kobar," ucapnya.

Adapun visi-misi Pemkab Kobar terhadap lingkungan yakni,mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri, serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup.

"Semoga workshop ini dapat memberi tanggapan dan penguatan terhadap kajian yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Kobar bersama tim USAID SEGAR. Dengan begitu, sistem pemantauan, pengawasan dan respons terhadap pengaduan masyarakat terkait lahan, dapat lebih diperkuat," kata Juni.

Berdasarkan hasil kajian, Kobar dinilai memiliki potensi sumber daya hutan dan lahan yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Hanya, untuk melindungi kekayaan lingkungan ini dari ancaman kerusakan dan bencana ekologis, dibutuhkan mekanisme pemantauan berbasis masyarakat yang lebih kuat. 

Baca juga: Bupati dan Perumdam Kobar kembali raih prestasi di tingkat nasional

Mencegah dan mengatasi ancaman tersebut, maka diperlukan sistem pemantauan dan pengelolaan pengaduan yang terintegrasi, sehingga mempermudah pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pemantauan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat. Pemantauan yang dapat dilakukan yakni platform Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).

Platform berskala nasional ini, mampu menampung dan mengelola aduan yang diterima secara satu pintu dan berjenjang dari tingkat lokal hingga nasional, pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Untuk itu, ke depan Pemkab Kobar diharapkan dapat mengoptimalkan pendayagunaan platform tersebut, agar hak masyarakat mendapatkan pelayanan publik berkualitas, khususnya dalam bidang tata kelola lahan dan lingkungan yang berkelanjutan, dapat terpenuhi.

Baca juga: Wabup Kobar: Ketersediaan dan harga sembako harus selalu dipantau

Baca juga: Abdul Rasyid salurkan zakat, Bupati Kobar apresiasi bantuan pengusaha