Buntok, Kalteng (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Farid Yusran meminta kepada pemerintah setempat, agar menjalankan rekomendasi yang disampaikan panitia khusus (Pansus) DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.
"Banyak rekomendasi yang disampaikan berdasarkan hasil kerja tim pansus dalam melakukan pembedahan dan pembahasan terhadap LKPj tahun 2021 tersebut," kata Farid usai memimpin rapat paripurna terkait penyampaian empat rancangan peraturan daerah (Raperda) dan penarikan tiga raperda, serta penyampaian rekomendasi pansus, di Buntok, Senin.
Ia mengharapkan kepada pemerintah kabupaten Barito Selatan supaya menjalankan rekomendasi dari pansus DPRD itu demi kebaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya.
"Rekomendasi pansus tersebut dalam berbagai bidang pembangunan, baik dibidang kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya," terang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Menurut dia, kalau tidak dilaksanakan tentunya bisa berbahaya seperti salah satu rekomendasi dalam bidang kesehatan, tim pansus merekomendasikan agar dilaksanakan audit khusus dari auditor eksternal terhadap pinjaman rumah sakit, sebab diduga terindikasi pidana.
Sementara itu, ketua Pansus LKPj DPRD Barito Selatan Jarliansyah menambahkan dalam bidang kesehatan ini juga direkomendasikan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan formasi SK penempatannya agar tidak terjadi penumpukan pada suatu daerah.
"Untuk di bidang pendidikan, agar melakukan penempatan tenaga pengajar secara merata dan menyampaikan informasi kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada DPRD sebelum mengusulkan pengajuan kegiatan tersebut ke pusat," kata dia.
Baca juga: Pemkab Barsel tarik tiga raperda untuk dievaluasi
Begitu juga dengan fungsi penunjang pemerintahan supaya dilakukan langkah-langkah strategis ketika ada indikasi program atau kegiatan yang tidak bisa berjalan dengan baik. Hal itu supaya serapan anggaran bisa optimal.
"Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga diminta mengalokasikan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) pagu tahun anggaran 2022 untuk masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)," tambahnya.
Disamping itu, ada lagi rekomendasi dari bidang kesehatan maupun bidang-bidang lainnya yang telah disampaikan pihaknya terkait dengan LKPj APBD tahun anggaran 2021 itu.
"Termasuk diperlukannya sinergi dan harmonisasi dalam penyusunan laporan, sehingga ke depan data yang disampaikan serta disajikan lebih lengkap dan akuntabel," demikian Jarliansyah.
Baca juga: Waket DPRD dorong peningkatan kreativitas pemuda di Barsel terus dipacu
Baca juga: MES Barsel diminta tingkatkan edukasi ekonomi syariah
Berita Terkait
DPRD Katingan sampaikan 12 rekomendasi terhadap LKPJ Bupati
Sabtu, 4 Mei 2024 16:08 Wib
KPU Katingan tetapkan perolehan kursi dan 25 caleg DPRD
Sabtu, 4 Mei 2024 16:01 Wib
DPRD minta warga Palangka Raya manfaatkan dempo sampah
Sabtu, 4 Mei 2024 14:32 Wib
Sekretariat DPRD Barito Utara terima kunker DPRD HSU bahas BLUD
Jumat, 3 Mei 2024 20:06 Wib
KPU Sukamara tetapkan calon anggota DPRD terpilih
Jumat, 3 Mei 2024 14:01 Wib
DPRD berharap mutasi pejabat Polres Gumas semakin tingkatkan kinerja
Jumat, 3 Mei 2024 13:44 Wib
KPU Kobar resmi umumkan 30 caleg terpilih DPRD
Jumat, 3 Mei 2024 13:10 Wib
KPU plenokan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Bartim Pemilu 2024
Jumat, 3 Mei 2024 12:54 Wib