Pemprov Kalteng diminta datangkan tenaga ahli pertanian dan perkebunan
Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah menyebut masyarakat di Desa Samba Bakumpai, Kabupaten Katingan, berharap mendapat pemberdayaan dan pelatihan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, terkait pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.
Harapan itu disampaikan pada saat melaksanakan reses secara perorangan ke sejumlah desa di Kabupaten Katingan, kata Nafsiah di Palangka Raya, kemarin.
"Jadi, kami meminta pemerintah bisa mendatangkan tenaga ahli pertanian maupun perkebunan ke Desa Samba Bakumpai. Ini bagus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat," ucapnya.
Selain berharap ada pemberdayaan, masyarakat di desa setempat juga meminta bibit kelapa sawit. Sebab, banyak lahan masyarakat di Desa Sam dikarenakan banyaknya lahan masyarakat desa Samba Bakumpai yang belum dikelola secara optimal.
"Masyarakat Samba juga meminta Peralatan Alat Habsyi dan beberapa buku Yasin bagi para jamaah Habsyi ibu-ibu Desa Samba," kata Nafsiah.
Dirinya juga menerima usulan perbaikan infrastruktur jalan, khususnya ke objek wisata Danau Mare. Sebab, jalan ke objek wisata itu sudah cukup lama rusak, sehingga menyulitkan para wisatawan berkunjung ke sana.
Baca juga: Komisi I DPRD: Optimalkan UCI MTB mengenalkan produk UMKM dan pariwisata Kalteng
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu mengatakan, perbaikan jalan ke objek wisata Danau Mare itu sudah diusulkan masyarakat setempat ke organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, namun sampai saat ini tak kunjung mendapat respon positif.
"Kami menyarankan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Katingan, dapat segera memperbaiki jalan ke objek wisata itu. Dampaknya sangat baik bagi perekonomian masyarakat setempat," kata Nafsiah.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalteng itu pun berkomitmen akan memperjuangkan berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan masyarakat kepada dirinya.
"Aspirasi masyarakat akan di tindak lanjuti dengan sekala prioritas, sesuai dengan tersedianya anggaran," demikian Nafsiah.
Baca juga: Ikut program PTSL, ratusan warga Kumai belum terima sertifikat
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng: Pidato presiden jadi acuan pembangunan di provinsi
Baca juga: Pimpinan dan anggota DPRD Kalteng turut meramaikan UCI MTB 2022
Baca juga: Legislator Kalteng: Terminal tipe B di Pangkalan Bun perlu pembenahan
Harapan itu disampaikan pada saat melaksanakan reses secara perorangan ke sejumlah desa di Kabupaten Katingan, kata Nafsiah di Palangka Raya, kemarin.
"Jadi, kami meminta pemerintah bisa mendatangkan tenaga ahli pertanian maupun perkebunan ke Desa Samba Bakumpai. Ini bagus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat," ucapnya.
Selain berharap ada pemberdayaan, masyarakat di desa setempat juga meminta bibit kelapa sawit. Sebab, banyak lahan masyarakat di Desa Sam dikarenakan banyaknya lahan masyarakat desa Samba Bakumpai yang belum dikelola secara optimal.
"Masyarakat Samba juga meminta Peralatan Alat Habsyi dan beberapa buku Yasin bagi para jamaah Habsyi ibu-ibu Desa Samba," kata Nafsiah.
Dirinya juga menerima usulan perbaikan infrastruktur jalan, khususnya ke objek wisata Danau Mare. Sebab, jalan ke objek wisata itu sudah cukup lama rusak, sehingga menyulitkan para wisatawan berkunjung ke sana.
Baca juga: Komisi I DPRD: Optimalkan UCI MTB mengenalkan produk UMKM dan pariwisata Kalteng
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu mengatakan, perbaikan jalan ke objek wisata Danau Mare itu sudah diusulkan masyarakat setempat ke organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, namun sampai saat ini tak kunjung mendapat respon positif.
"Kami menyarankan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Katingan, dapat segera memperbaiki jalan ke objek wisata itu. Dampaknya sangat baik bagi perekonomian masyarakat setempat," kata Nafsiah.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Kalteng itu pun berkomitmen akan memperjuangkan berbagai aspirasi dan usulan yang disampaikan masyarakat kepada dirinya.
"Aspirasi masyarakat akan di tindak lanjuti dengan sekala prioritas, sesuai dengan tersedianya anggaran," demikian Nafsiah.
Baca juga: Ikut program PTSL, ratusan warga Kumai belum terima sertifikat
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng: Pidato presiden jadi acuan pembangunan di provinsi
Baca juga: Pimpinan dan anggota DPRD Kalteng turut meramaikan UCI MTB 2022
Baca juga: Legislator Kalteng: Terminal tipe B di Pangkalan Bun perlu pembenahan