Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah bersama DPRD menyepakati fokus program pembangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022 untuk menangani inflasi daerah.
"Sejumlah program tersebut seperti melaksanakan kegiatan pasar penyeimbang dan pasar murah menjelang hari-hari besar keagamaan," kata Penjabat Bupati Barito Selatan Lisda Arriyana usai menghadiri rapat paripurna persetujuan bersama KUA-PPAS Perubahan 2022 di Buntok, Kamis.
Ia mengatakan, pada APBD murni 2022 lalu, kegiatan tersebut memang sudah dianggarkan, namun pada APBD-P 2022 ini anggarannya dilakukan penambahan.
"Ada beberapa satuan organisasi perangkat daerah yang anggarannya difokuskan untuk menangani dampak inflasi daerah ini," ucap dia.
Baca juga: Desa Sababilah Barsel dijadikan percontohan budi daya cabai
Baca juga: Desa Sababilah Barsel dijadikan percontohan budi daya cabai
Selain itu, Lisda juga menyampaikan, selain menangani inflasi, sejumlah kegiatan lainnya sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2022 yang sudah disepakati akan melaksanakan sejumlah kegiatan lainnya.
"Kegiatan tersebut seperti mendukung infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan yang akan mengacu pada kegiatan tahun anggaran 2023 mendatang," jelasnya.
Pada kesempatan itu, Lisda juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Barito Selatan yang telah mendukung kegiatan pada anggaran perubahan 2022 ini.
Sementara Ketua DPRD Barito Selatan Farid Yusran mengatakan, dalam rapat paripurna ini dilaksanakan penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut.
"Dalam KUA-PPAS perubahan ini ada bertambahnya sumber pendapatan dana transfer umum dari pusat berupa insentif daerah dan lain-lainnya, dan bagi hasil dari provinsi," jelas ketua DPC PDIP Barito Selatan ini.
Dikatakannya, dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sejumlah kegiatan seperti pasar penyeimbang, pasar murah dan bantuan sosial.
"Kegiatan yang dilaksanakan tersebut menyeimbangi dengan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah pusat," demikian Farid Yusran.
Baca juga: BPJN Kalteng mulai memasang baut di Jembatan Malawen Buntok
Baca juga: Kemenhub hibahkan dua pelabuhan ke Pemkab Barsel
Baca juga: DPRD dan Pemkab Barsel sepakat KUA-PPAS tahun 2023 sebesar Rp1, 051 triliun
Baca juga: BPJN Kalteng mulai memasang baut di Jembatan Malawen Buntok
Baca juga: Kemenhub hibahkan dua pelabuhan ke Pemkab Barsel
Baca juga: DPRD dan Pemkab Barsel sepakat KUA-PPAS tahun 2023 sebesar Rp1, 051 triliun
