Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah memastikan akan melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo terkait upaya peningkatan pengendalian inflasi di daerah.
"Ada beberapa poin penting menjadi penekanan Bapak Presiden terkait upaya bersama mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah pasti akan menindaklanjuti dan melaksanakan arahan tersebut," kata Bupati Halikinnor didampingi Sekretaris Daerah Fajrurrahman di Sampit, Selasa.
Bupati Halikinnor menjadi salah satu kepala daerah yang diundang untuk mengikuti rapat pengendalian inflasi di Istana Negara yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, Senin (12/9). Ada 14 kepala daerah yang diundang, terdiri dari tujuh orang gubernur, lima orang bupati dan dua orang wali kota.
Pesan penting yang disampaikan Presiden Jokowi adalah yaitu agar seluruh kepala daerah tidak menganggap remeh inflasi. Pemerintah pusat berharap dukungan pemerintah daerah untuk menekan inflasi agar berada di bawah 5 persen.
Sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan pemerintah pusat, di antaranya melalui surat Menteri Dalam Negeri. Salah satu kebijakannya yaitu penggunaan 2 persen dari dana transfer dari pemerintah pusat untuk kegiatan pengendalian inflasi di daerah.
Presiden juga mengatakan bahwa dana tak terduga bisa digunakan untuk mengoptimalkan pengendalian inflasi di daerah. Namun tentunya tetap mengacu pada aturan serta diharapkan efektif dan efisien.
Upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah yaitu dengan melakukan intervensi pasar, melalui operasi pasar atau pasar murah. Langkah itu untuk menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.
Solusi lainnya adalah memberi subsidi transportasi bahan kebutuhan pokok. Dengan begitu, harga barang yang dijual kepada masyarakat bisa ditekan karena ongkos angkutnya telah disubsidi pemerintah.
Upaya lainnya yang bisa dilakukan yaitu pemerintah daerah membeli bahan pokok dari produsen, kemudian menjualnya dengan harga murah kepada masyarakat. Ini diyakini akan sangat membantu masyarakat.
Baca juga: Anggota Polda Kalteng tingkatkan kemampuan SAR di Pantai Ujung Pandaran
Pekan lalu, sudah dua kali operasi pasar dan pasar murah digelar di Sampit. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat karena dinilai sangat membantu. Dampaknya juga positif terhadap kestabilan harga bahan pokok di Sampit.
"Saya sudah meminta Dinas Perdagangan untuk meningkatkan pasar murah, khususnya terhadap jenis-jenis kebutuhan yang harganya sedang naik. Pendataan juga sedang dilakukan terkait rencana kebijakan subsidi transportasi untuk menekan harga," jelas Halikinnor.
Sementara itu, dijelaskan pula terkait inflasi di Sampit yang disebutkan cukup tinggi. Inflasi yang dimaksud adalah inflasi YoY (year on year) atau dari tahun ke tahun.
Seperti dijelaskan dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada 25 Agustus lalu, berdasarkan peta dan rank inflasi provinsi pada Juli 2022 Kalimantan Tengah berada di urutan ke-6 inflasi tertinggi di Indonesia dan tertinggi pertama di Kalimantan dengan angka inflasi 6,79 persen.
Kondisi ini otomatis juga dikaitkan dengan perkembangan harga di Kabupaten Kotawaringin Timur. Seperti diketahui, dua kota menjadi sampel penghitungan inflasi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya dan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dijelaskan kenaikan tarif PDAM dan rumah sakit di Sampit berdampak pada kenaikan laju inflasi Sampit dan Kalimantan Tengah menjadi lebih tinggi. Andil tarif PDAM pada Oktober 2021 berdampak 42 persen terhadap inflasi Sampit dan 22 persen terhadap inflasi Kalimantan Tengah. Namun berangsur menurun hingga Juni 2022 masing-masing sebesar 23 persen dan 10 persen.
Kenaikan tarif PDAM dan rumah sakit di Sampit diperkirakan akan berpengaruh terhadap tingginya inflasi tahunan (YoY) di Sampit dan Kalimantan Tengah hingga Oktober 2022.
"Jadi bukan semata harga kebutuhan pokok. Tapi tentu semua sisi kita upayakan agar bisa terus menekan laju inflasi di daerah dan menjadi bagian secara nasional. Kami berharap dukungan semua pihak agar upaya-upaya ini bisa optimal," demikian Halikinnor.
Baca juga: Pemkab Kotim usulkan perlindungan 13.312 hektare lahan pertanian pangan
Baca juga: Pertanian Kotim perlu kemudahan pupuk dan penyuluh
Baca juga: DPRD Kotim prihatin lahan pertanian pangan tergusur kebun sawit
