Pemerintah siapkan skenario antisipasi tantangan tahun 2023

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin terjadi di tahun 2023 sebagai imbas dari krisis global.

"Intinya, tahun depan juga Pemerintah sudah siapkan skenario-skenario," kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi virtual Capaian Kerja Pemerintah Tahun 2022 di Jakarta, Jumat, Moeldoko menyampaikan langkah-langkah Pemerintah tidak berubah untuk menghadapi krisis di 2023. Sebagaimana sering dikatakan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, bangsa Indonesia boleh optimistis namun tetap harus waspada.

"Maknanya apa? Bahwa dalam situasi krisis saat ini, Presiden tetap konsentrasi pada pembangunan yang on the track, tetap fokus, tetap dalam RPJMN yang sudah ditetapkan; tetapi dalam praktiknya tetap ada ruang dinamis," jelasnya.

Moeldoko juga meminta masyarakat tidak khawatir dengan tekanan ekonomi global yang sedang berlangsung. Dia mencontohkan saat mengatasi pandemi COVID-19, Pemerintah melakukan beberapa refocusing anggaran.

Maka, menurutnya, apabila di tahun 2023 peperangan masih berlangsung dan harga minyak kembali naik, maka Indonesia sudah memiliki kesiapan menghadapi itu.

"Tekanan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian kita dalam dua tahun terakhir, jika ditotalkan, lebih dari Rp1.000 triliun dianggarkan untuk itu. Nilainya sama dengan membangun dua ibu kota negara, tetapi kita siap dengan kebijakan refocusing anggaran," kata Moeldoko.

Sejauh ini, lanjutnya, pandemi COVID-19 dan krisis geopolitik telah membawa tiga ancaman besar, di antaranya krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan global. Dia menekankan langkah-langkah Pemerintah sudah sangat jitu dalam menghindari ketiga krisis itu.

Untuk mencegah krisis pangan dan energi, katanya, Pemerintah membangun berbagai infrastruktur untuk mendorong produksi pangan. Sedangkan untuk menjawab ancaman krisis keuangan, Presiden Jokowi telah beberapa kali mengumpulkan kepala daerah dan meminta pemda terlibat dalam urusan inflasi, ujar Moeldoko.