Pemkab Kotim optimalkan penerapan katalog lokal pengadaan barang dan jasa
Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengoptimalkan penerapan katalog lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah karena dinilai lebih efektif.
"Saat ini sudah berjalan dan akan ditingkatkan. Mungkin di awal ini dianggap sulit karena ini hal baru, tapi kalau sudah berjalan, justru ini akan lebih efektif bagi semua pihak," kata Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Yephi Hartady di Sampit, Kamis.
Hal itu disampaikannya saat sosialisasi dan penerapan katalog lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sosialisasi ini merupakan tahap awal dan rencananya akan digelar lebih luas.
Saat ini ada 17 etalase produk atau kelompok jenis pengadaan yang dimuat dalam e-katalog lokal, seperti pengadaan alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, hewan ternak, jasa keamanan, jasa kebersihan, makanan dan minuman, pengelolaan sampah, pakaian dinas dan lainnya.
Vendor atau penyedia jasa bisa mendaftar dan mengunggah produk barang atau jasa yang mereka tawarkan ke dalam aplikasi e-katalog lokal. Selanjutnya organisasi perangkat daerah selaku pengguna tinggal memilih barang atau jasa mana yang akan mereka beli.
Baca juga: Menkomarves: Imigrasi wajah negeri, sempurnakan transformasi membangun bangsa
Menurut Yephi, katalog lokal akan memudahkan vendor selaku penyedia jasa dan pemerintah selaku pengguna jasa. Sistem ini juga membuat pengadaan barang dan jasa semakin transparan dan lebih mudah pertanggungjawabannya.
"Kami yakinkan bahwa ini tidak akan sulit. Kami siap membantu. Kalau vendor kesulitan terkait masalah teknis, silakan datang akan kami bantu. Semua gratis. Bahkan kami sudah diingatkan agar memberi kemudahan," ujar Yephi.
Yephi menambahkan, katalog lokal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dengan melihat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di setiap produk yang ditawarkan.
Sistem ini diakui akan menimbulkan persaingan harga. Namun vendor diyakinkan bahwa pertimbangan pemerintah daerah dalam memilih barang/jasa bukan sekadar harga, tetapi juga faktor lain seperti kualitas dan profesionalitas.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus meningkatkan P3DN. Selain bermanfaat memenuhi kebutuhan pemerintah, langkah ini diharapkan juga berdampak terhadap perekonomian di daerah ini.
Baca juga: Legislator dukung Pemkab Kotim tingkatkan pelatihan ekonomi digital
Baca juga: Legislator Kotim serukan swasta tingkatkan partisipasi membangun infrastruktur
Baca juga: Masyarakat Kotim diajak merawat kerukunan
"Saat ini sudah berjalan dan akan ditingkatkan. Mungkin di awal ini dianggap sulit karena ini hal baru, tapi kalau sudah berjalan, justru ini akan lebih efektif bagi semua pihak," kata Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Yephi Hartady di Sampit, Kamis.
Hal itu disampaikannya saat sosialisasi dan penerapan katalog lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Sosialisasi ini merupakan tahap awal dan rencananya akan digelar lebih luas.
Saat ini ada 17 etalase produk atau kelompok jenis pengadaan yang dimuat dalam e-katalog lokal, seperti pengadaan alat tulis kantor, aspal, bahan material, bahan pokok, hewan ternak, jasa keamanan, jasa kebersihan, makanan dan minuman, pengelolaan sampah, pakaian dinas dan lainnya.
Vendor atau penyedia jasa bisa mendaftar dan mengunggah produk barang atau jasa yang mereka tawarkan ke dalam aplikasi e-katalog lokal. Selanjutnya organisasi perangkat daerah selaku pengguna tinggal memilih barang atau jasa mana yang akan mereka beli.
Baca juga: Menkomarves: Imigrasi wajah negeri, sempurnakan transformasi membangun bangsa
Menurut Yephi, katalog lokal akan memudahkan vendor selaku penyedia jasa dan pemerintah selaku pengguna jasa. Sistem ini juga membuat pengadaan barang dan jasa semakin transparan dan lebih mudah pertanggungjawabannya.
"Kami yakinkan bahwa ini tidak akan sulit. Kami siap membantu. Kalau vendor kesulitan terkait masalah teknis, silakan datang akan kami bantu. Semua gratis. Bahkan kami sudah diingatkan agar memberi kemudahan," ujar Yephi.
Yephi menambahkan, katalog lokal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dengan melihat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di setiap produk yang ditawarkan.
Sistem ini diakui akan menimbulkan persaingan harga. Namun vendor diyakinkan bahwa pertimbangan pemerintah daerah dalam memilih barang/jasa bukan sekadar harga, tetapi juga faktor lain seperti kualitas dan profesionalitas.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus meningkatkan P3DN. Selain bermanfaat memenuhi kebutuhan pemerintah, langkah ini diharapkan juga berdampak terhadap perekonomian di daerah ini.
Baca juga: Legislator dukung Pemkab Kotim tingkatkan pelatihan ekonomi digital
Baca juga: Legislator Kotim serukan swasta tingkatkan partisipasi membangun infrastruktur
Baca juga: Masyarakat Kotim diajak merawat kerukunan