DLH Palangka Raya edukasi siswa kelola sampah jadi barang bernilai ekonomi

Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengedukasi para pelajar di SMAN 1 Palangka Raya dalam mengelola sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi.

"Harapan kami, edukasi ini semakin meningkatkan kesadaran para siswa dalam melestarikan lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomi," kata Kepala DLH Kota Palangka Raya Achmad Zaini di Palangka Raya, Rabu.

Pada edukasi itu, siswa diajarkan mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Selain dapat dijual, pemanfaatan pupuk itu juga bisa digunakan secara mandiri di lingkungan sekolah dan rumah.

Dia mengatakan penanganan dan pengelolaan sampah menjadi perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga diperlukan edukasi terhadap seluruh lapisan masyarakat, termasuk para siswa di seluruh jenjang pendidikan.

Edukasi pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah, kata dia, terus digencarkan terhadap seluruh kalangan. Apalagi setiap individu siswa setiap hari juga memproduksi sampah.

"Ilmu ini tentunya penting diajarkan kepada generasi muda supaya bisa memperhatikan lingkungan ke depannya, jangan sampai menjadi agen yang malah merusak lingkungan," kata Zaini.

Baca juga: Pemkot Palangka Raya lestarikan seni "menjawet uwei"

Dia menjelaskan para siswa juga diajarkan melakukan pemilahan sampah, organik, non-organik, dan barang berbahaya, supaya mudah diingat dan diterapkan mulai dari lingkungan terkecil, baik sekolah maupun rumah.

Saat ini, dari volume 150 ton sampah per hari, pihaknya berhasil menekan pembuangan sampah ke TPA sekitar 40 ton. Artinya, setiap hari TPA yang terletak di kilometer 14 Jalan Tjilik Riwut Palangka Raya itu menerima kiriman 100 ton sampah.

"Beberapa cara untuk menekan pembuangan volume sampah ke TPA itu seperti melarang penggunaan kantong plastik di toko modern dan memberikan layanan berupa bank sampah," kata Zaini.

Baca juga: DPD KNPI Kalteng siap fasilitasi dialog antara Pemprov dan Geram