Pemkab Kotim janji perjuangkan guru kontrak menjadi PPPK

Sampit (ANTARA) - Sebuah janji disampaikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah kepada para guru, khususnya yang berstatus tenaga kontrak, yakni memperjuangkan mereka untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

"Kami membantu saat pengangkatan PPPK tetapi ada tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Tidak serta merta langsung diangkat. Ada penilaian kinerja juga. Tapi intinya kami kalau (kewenangan) di daerah, kita akan meluluskan semua. Tergantung mereka saat mengikuti tes yang dilaksanakan oleh pusat," kata Wakil Bupati Irawati di Sampit, Sabtu. 

Hal itu disampaikan Irawati saat menjadi inspektur upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional ke-28 di halaman kantor bupati. Upacara diikuti ratusan guru dari perwakilan 17 kecamatan di Kotawaringin Timur. 

Mendengar pernyataan itu, para guru yang hadir. Meski janji itu ditujukan bagi guru berstatus tenaga kontrak, namun kegembiraan juga ditunjukkan para kepala sekolah dan guru lainnya yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). 

Menurut Irawati, penegasan itu merupakan bagian komitmen Bupati Halikinnor bersama dirinya. Pemerintahan pasangan Halikinnor dan Irawati atau disingkat Harati, sangat memperhatikan bidang pendidikan, termasuk nasib para guru. 

Saat ini Kotawaringin Timur masih kekurangan guru, terlebih di perdesaan. Keberadaan guru yang ada saat ini pun sebagian masih berstatus guru kontrak daerah dan honorer sekolah yang dibiayai dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). 

Nasib para guru kontrak perlu perhatian karena mereka hanya mendapat gaji sekitar Rp2 juta. Bahkan ada guru honorer sekolah yang hanya digaji Rp500.000 dengan pembayaran pertiga bulan. 

Baca juga: Optimalisasi pelatihan keterampilan kerja efektif kurangi pengangguran di Kotim

Hal ini terjadi karena kurangnya guru dan terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Jika mereka lulus dan diangkat menjadi ASN berstatus PPPK maka kesejahteraannya menjadi lebih baik karena penghasilan yang diterima juga lebih tinggi dibanding tenaga kontrak. 

Untuk itu pemerintah daerah mendorong dan berupaya semaksimal mungkin agar para guru kontrak bisa lulus seleksi PPPK. Pemerintah daerah berupaya membantu sesuai kewenangan, khususnya dalam hal administrasi, selanjutnya tinggal perjuangan para guru saat seleksi oleh pemerintah pusat. 

"Guru adalah profesi mulia mendidik anak bangsa yang cerdas dan bermartabat. Saya juga pernah menjadi guru. Kita masih kekurangan guru. Kalau ada pengangkatan PPPK guru maka secara bertahap bisa memenuhi kekurangan guru. Anggaran tahun ini pun lebih banyak untuk pendidikan dan kesehatan," demikian Irawati. 

Ketua PGRI Kotawaringin Timur Suparmadi menyampaikan Terima kasih atas dukungan bupati dan wakil bupati kepada para guru. Perhatian terhadap guru dinilai sangat penting karena juga berkaitan dengan dunia pendidikan secara umum. 

"Ini juga menyangkut kualitas pendidikan dan upaya kita memberikan pelayanan pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa serta melahirkan SDM (sumber daya manusia) berkualitas yang berakhlak sebagai generasi penerus," ujar Suparmadi. 

Sementara itu, antusias ditunjukkan para guru kontrak yang hadir. Mereka berharap pemerintah daerah benar-benar memperjuangkan nasib mereka, termasuk mengusulkan kuota PPPK untuk guru sebanyak-banyaknya sehingga banyak pula guru yang bisa terakomodir menjadi PPPK. 

"Mudah-mudahan saja pemerintah daerah berupaya keras memperjuangkan pengangkatan guru kontrak menjadi PPPK, termasuk dalam hal kuota. Kalau kuotanya tidak sebanding, tentu juga masih banyak yang belum terakomodir. Tapi setidaknya, terima kasih atas komitmen baik ini," kata Nurul, seorang guru. 

Baca juga: Penghargaan Smart City jadi kado HUT Kotim

Baca juga: UMK Kotim 2023 diusulkan Rp3,2 juta

Baca juga: KPU Kotim perpanjang waktu pendaftaran PPK di lima kecamatan