Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah sudah menyiapkan langkah antisipasi mencegah lonjakan harga bahan pokok yang biasanya terjadi menjelang dan selama bulan suci Ramadhan.
"Kalau ada harga komoditas yang naik maka akan kita intervensi. Makanya pemerintah daerah menyiapkan anggaran BTT (belanja tidak terduga) sebesar Rp5 miliar dan juga di setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Itu untuk menjaga agar harga tetap stabil," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Senin.
Halikinnor memimpin rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotawaringin Timur. Rapat turut dihadiri pimpinan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik, BMKG dan lainnya untuk memberi masukan sebagai bahan pertimbangan bersama.
Halikinnor tidak menampik fenomena tahunan yaitu biasanya begitu memasuki bulan Ramadhan maka harga-harga komoditas bahan pokok akan beranjak naik. Kondisi ini dinilai klasik karena berkaitan dengan meningkatnya permintaan.
Untuk itu pemerintah daerah perlu mengecek ketersediaan barang. Harapannya, misalnya walaupun harga sedikit naik, tetapi paling tidak ketersediaan barangnya tetap ada. Jangan sampai kekurangan, khususnya selama bulan puasa.
Baca juga: Pemkab Kotim apresiasi Lentera Kartini gencar bantu pencegahan pergaulan bebas
Rapat TPID mengevaluasi harga komoditas bahan pokok dalam rangka mengendalikan inflasi. Tim akan selalu memantau pasar sehingga bisa diketahui komoditas apa saja yang mengalami kenaikan harga agar bisa segera disikapi.
Pemerintah daerah juga tetap melaksanakan Pasar Penyeimbang untuk menjaga kestabilan harga. Langkah ini cukup efektif karena mampu mencegah lonjakan harga seperti yang sudah dilaksanakan beberapa bulan terakhir.
"Kita tidak bisa juga menurunkan harga seminimal mungkin karena kasihan pedagang. Tapi jangan juga melonjak naik jauh dari harga pasaran karena akan merugikan dan membebani masyarakat kita. Kita kestabilan ketersediaan dan harganya," tambahnya.
Halikinnor juga mengaku sudah memerintahkan jajarannya mengalokasikan anggaran untuk transportasi. Jika ada komoditas yang harganya naik, maka pemerintah daerah akan membantu biaya transportasi dari distributor sehingga harga jual barang kepada masyarakat tetap murah karena biaya transportasinya sudah disubsidi.
"Kita akan berkoordinasi dengan TNI, Kejaksaan dan Brimob untuk mengecek stok. Jangan sampai ada yang menimbun barang, apalagi kalau itu barang bersubsidi lalu dijual tanpa subsidi," demikian Halikinnor.
Baca juga: PPNI Kalteng perjuangkan peningkatan kesejahteraan perawat di pelosok
Baca juga: Pramuka Kotim bersiap wakili Kalteng ke Korea Selatan
Baca juga: Pemkab Kotim siap bantu kemandirian pesantren dukung ketahanan pangan
