Palangka Raya (ANTARA) - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan, sampai dengan akhir Januari 2023, kinerja Pendapatan APBN lingkup provinsi setempat mengalami kenaikan sebesar Rp406,1 miliar atau 44 persen (yoy).
"Utamanya masih bersumber kondisi perekonomian yang terus semakin membaik, jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun sebelumnya yang masih terpengaruh sejumlah kebijakan penanganan pandemi," kata Kepala Kanwil DJPb Kalimantan Tengah Hari Utomo di Palangka Raya, Jumat.
Kontributor utama atas tingginya pertumbuhan penerimaan tersebut berasal dari komponen penerimaan perpajakan, yaitu penerimaan PPN yang naik sebesar Rp388 miliar atau 202,5 persen (yoy) dan PPh sebesar Rp210,4 miliar atau 50,7 persen (yoy).
"Peningkatan penerimaan PPh, masih didominasi PPh 25/29 Badan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik utamanya sektor pertanian, kehutanan dan perikanan," terangnya.
Baca juga: DJPb Kalteng bantu optimalisasi pengembangan UMKM melalui 'Kemenkeu Satu'
Selanjutnya, peningkatan penerimaan PPN didorong tingginya aktivitas ekonomi jika dibandingkan Februari 2022 serta dampak tingginya harga komoditas barang yang disertai dengan penerapan tarif PPN 11 persen.
Sedangkan kontraksi penerimaan masih terjadi pada PBB sebesar Rp10,2 miliar atau -40,0 persen (yoy) dan pajak lainnya telah mengalami kenaikan sebesar Rp0,7 miliar atau 7,7 persen (yoy) dipengaruhi kinerja 2022 yakni pembayaran SPPT PBB 2021 yang disetor pada 2022, tetapi diperkirakan naik pasca penerbitan SPPT PBB 2023.
Di sisi lain Bea Keluar mengalami kontraksi Rp185,7 miliar atau -83,2 persen (yoy) akibat penurunan volume serta harga komoditas CPO dan turunannya.
Selanjutnya, realisasi PNBP mengalami kenaikan Rp2,8 miliar atau 4,9 persen (yoy) dengan kontribusi terbesar dari Pendapatan Adm. Penegakan Hukum 29,4 persen dan Pendapatan Dikbudristek 26,2 persen, Pendapatan BLU dari RS Bhayangkara mencapai Rp2,4 miliar.
"Di sisi lain, secara nominal, kinerja Belanja APBN TA 2023 tumbuh Rp409 miliar atau 13,1 persen (yoy), yang didorong peningkatan alokasi belanja TKDD sebesar Rp3.716 miliar atau 21,9 persen. Kontributor utama kenaikan alokasi adalah DBH yang mencapai Rp3.556 miliar atau 126 persen (yoy)," katanya.
Lebih lanjut Hari menyampaikan, pelaksanaan APBN Februari 2023 dapat disimpulkan, kinerja APBN 2022 menjadi modal positif untuk pelaksanaan APBN 2023. Optimisme tersebut tetap harus diikuti kewaspadaan terhadap risiko global pada 2023, antara lain penurunan harga komoditas dunia, pelemahan ekonomi global serta volatilitas pasar keuangan.
"Kalteng merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Kalimantan pada tahun 2022, dengan kontribusi sebesar 11,32 persen terhadap ekonomi Kalimantan dan 1,04 persen terhadap ekonomi nasional," jelasnya.
Baca juga: Kemenkeu-Dekranasda dorong generasi muda manfaatkan peluang ekonomi dalam berwirausaha
