Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Dugaan suap-menyuap terkait pemeriksaan oleh auditor BPK agar Pemkab Kepulauan Meranti memperoleh predikat WTP," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.
Ali juga menyebut Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima fee dari travel umroh
"Dugaan korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan penerimaan fee jasa travel umroh," ujarnya.
Baca juga: KPK ungkap Bupati Meranti akan gunakan uang hasil korupsi untuk kampanye
Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.
"Sejauh ini tim KPK mengamankan 25 orang terdiri dari bupati, sekda, kepala dinas dan badan, kepala bidang dan pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta ajudan bupati dan pihak swasta," ujar Ali.
Lembaga antirasuah tersebut juga menyita uang miliaran rupiah dalam OTT terhadap Muhammad Adil.
Baca juga: KPK turut jaring anggota BPK Riau saat OTT Bupati Meranti
"Betul, sejauh ini dugaan uang sebagai bukti dalam tangkap tangan ini miliaran rupiah," kata Ali.
Ali menambahkan KPK tidak memandang besar atau kecilnya nilai transaksional dalam sebuah tindak pidana korupsi.
Baca juga: 25 orang ditangkap dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti
"Sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi," ujarnya.
KPK memastikan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi selama hal itu terjadi di dalam wewenangnya.
"Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi, bahkan menerima janji pun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara sudah masuk kategori tindak pidana korupsi," ujarnya.
Baca juga: Miliaran rupiah disita KPK dalam OTT Bupati Meranti
Baca juga: Bupati Meranti dicopot usai sebut pegawai Kemekeu iblis hoaks!
Berita Terkait
DPRD Barut sampaikan aspirasi perbaikan jalan ke BPJN Kalteng
Jumat, 5 Januari 2024 16:51 Wib
Anggota DPRD Barut apresiasi perbaikan Jalan Meranti
Senin, 19 Juni 2023 20:13 Wib
Legislator Barut ungkap Jalan Meranti sudah sering diperbaiki
Senin, 19 Juni 2023 20:05 Wib
Kasus Bupati nonaktif Meranti, KPK cegah 4 orang ke luar negri
Jumat, 28 April 2023 16:07 Wib
Pejabat BPK Riau diperiksa terkait kasus bupati nonaktif Meranti
Jumat, 28 April 2023 15:39 Wib
Menkumham soroti peran DPRD soal kasus bupati Meranti gadaikan kantor
Selasa, 18 April 2023 15:33 Wib
KPK ungkap Bupati Meranti akan gunakan uang hasil korupsi untuk kampanye
Sabtu, 8 April 2023 19:50 Wib
KPK turut jaring anggota BPK Riau saat OTT Bupati Meranti
Jumat, 7 April 2023 21:23 Wib