DPRD dorong percepatan kelistrikan ke pelosok Kotim

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong pemerintah setempat lebih aktif mengupayakan percepatan perluasan listrik PLN menjangkau ke kawasan pelosok setempat. 

"Setiap kali kami kunjungan kerja maupun reses, masalah listrik ini selalu disampaikan masyarakat. Listrik salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi karena juga menyangkut aktivitas lain," kata Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur Hairis Salamad di Sampit, Kamis. 

Hairis cukup getol memperjuangkan percepatan kelistrikan desa ini karena masih banyak desa di daerah pemilihan yang diwakilinya di wilayah utara yang belum terjangkau listrik PLN. 

Wilayah utara meliputi Kecamatan Parenggean, Mentaya Hulu, Telaga Antang, Antang Kalang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Wilayah ini berjarak lebih dari 100 kilometer dari pusat Kota Sampit dengan kondisi jalan yang harus dilalui sebagian masih rusak. 

Diperkirakan masih ada lebih dari 30 desa yang belum tersambung listrik PLN. DPRD mengapresiasi komitmen PT PLN dalam upaya percepatan ini. 

Aktivitas kelistrikan masyarakat cukup terbatas karena mengandalkan daya dari listrik bertenaga surya, sementara warga yang menggunakan listrik dari mesin diesel harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli bahan bakar. 

Baca juga: Legislator sebut pembinaan UMKM di Kotim terus meningkat

Politisi Partai Amanat Nasional ini mengatakan DPRD sudah pernah berdiskusi dengan PLN di Palangka Raya dan didapat informasi bahwa peluang untuk perluasan jaringan itu terbuka. DPRD siap mendukung upaya-upaya PLN agar bisa mudah melaksanakan itu. 

Untuk itu DPRD mendorong eksekutif untuk berkoordinasi intens dengan PLN. Harapannya agar kendala-kendala yang dihadapi bisa dicarikan solusinya sehingga percepatan perluasan kelistrikan PLN semakin cepat untuk menjangkau seluruh wilayah di Kotawaringin Timur. 

Informasi didapat, ada beberapa kendala yang masih dihadapi PLN untuk memperluas jangkauan layanan. Selain luas dan rumitnya geografis, PLN juga kabarnya terkendala izin dari perusahaan yang lahannya dilintasi jaringan listrik padahal sangat dibutuhkan agar jaringan bisa menjangkau hingga ke desa.

"Kita tentu berharap perusahaan yang wilayahnya dilintasi pembangunan jaringan listrik PLN bersedia membantu dengan memberikan izin karena ini demi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah daerah juga harus sama-sama membantu PLN agar bisa lebih mudah melaksanakan perluasan jaringan listrik," demikian Hairis Salamad. 

Baca juga: Legislator soroti belum optimalnya pemanfaatan pasar di Kotim

Baca juga: Legislator ingatkan jangan ada pungli penerimaan siswa baru di Kotim

Baca juga: Legislator Kotim: Pengendalian inflasi harus berkelanjutan