Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah menyetujui nilai anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang telah diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
"Berdasar berita acara yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan Ketua KPU Kota Palangka Raya, nilai pagu anggaran yang diperlukan adalah Rp20 miliar," kata Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Wawan Wiraatmaja di Palangka Raya, Kamis.
Dia menerangkan, pembayaran atau penyerahan hibah anggaran Pilkada serentak 2024 itu dilaksanakan dua tahap yakni pada tahun anggaran 2023 sebanyak 40 persen dan 60 persen lainnya diserahkan pada tahun anggaran 2024.
Pihaknya pun mengapresiasi dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya yang mendukung penuh pelaksanaan Pilkada yang salah satunya dengan telah disetujuinya anggaran yang diajukan KPU.
Wawan yang pernah menjadi Komisioner KPU Kota Palangka Raya mengatakan, untuk anggaran Pilkada pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, pihaknya mengajukan pagu anggaran senilai Rp87,61 miliar lebih.
Nilai tersebut juga telah mendapatkan kesepakatan dari Pemerintah Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila" ini.
"Untuk pengajuan anggaran Pilkada serentak 2024 yang diajukan seluruh KPU di Kalteng yang meliputi KPU Provinsi dan KPU 13 kabupaten/kota di Kalteng. Tinggal di kabupaten Pulang Pisau dan Katingan yang belum mendapatkan persetujuan dari pemda setempat," katanya.
Baca juga: Dinkes minta warga Palangka Raya mewaspadai penurunan kualitas udara
Pihaknya pun berharap, pengajuan anggaran di dua kabupaten itu dapat segera disahkan mengingat tak lama lagi tahapan Pilkada segera dilaksanakan.
Sementara itu, Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengatakan, pihaknya berkomitmen menyukseskan Pilkada serentak 2024, termasuk dalam hal penganggaran.
Di sisi lain, wanita berhijab itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat menyukseskan setiap tahapan Pilkada termasuk dalam menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat.
"Kesuksesan Pilkada tak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggaraan, aparat keamanan atau pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada," kata Hera.
Baca juga: Satpol-PP Palangka Raya beri sanksi puluhan warga saat razia KTP
Baca juga: Wali kota ajak pejabat tingkatkan kepekaan terhadap dinamika sosial
Baca juga: Pemkot Palangka Raya perkuat komitmen netralitas ASN pada pemilu
Berita Terkait
Alat cuci darah lokal pertama dan kedua se-ASEAN milik Indonesia
Kamis, 19 Desember 2024 13:59 Wib
Kelola pikiran agar tidak mengalami kelelahan saraf sensorik
Kamis, 19 Desember 2024 13:56 Wib
Bahaya tidur menggunakan lensa kontak
Kamis, 19 Desember 2024 13:50 Wib
UMPR laksanakan asesmen dosen dan pegawai untuk optimalkan kinerja
Rabu, 18 Desember 2024 22:17 Wib
Polda Kalteng beberkan peran tersangka H dalam pembunuhan melibatkan oknum polisi
Rabu, 18 Desember 2024 20:39 Wib
BPBD Palangka Raya tetap siaga meski status tanggap darurat banjir berakhir
Rabu, 18 Desember 2024 20:07 Wib
Dinas Damkar minta warga waspadai pohon tumbang saat hujan
Rabu, 18 Desember 2024 18:29 Wib
Pemkot Palangka Raya diminta terus gelar operasi pasar murah
Rabu, 18 Desember 2024 18:25 Wib