Pemkot Palangka Raya harap BPK RI selalu beri masukan agar lebih baik

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya memaksimalkan upaya menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah.

"Kami telah melihat dan memperhatikan secara seksama rekomendasi BPK RI Kalteng terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2022," kata Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Kamis.

Dia mengakui, Pemerintah "Kota Cantik" telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng, namun masih ada beberapa hal yang harus terus dimaksimalkan misalnya terkait pengelolaan dan pencatatan aset.

"Sesuai peraturan yang ada, selama 60 hari sejak LHP LKPD diserahkan maka pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Kami juga tengah fokus
menindaklanjuti rekomendasi tersebut," ujarnya.

Pada tahun ini, Pemkot Palangka Raya kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kalteng.

Menurutnya, WTP ini menunjukkan secara penyusunan, implementasi, hingga pembuatan laporan keuangan telah memenuhi standar kualitas.

Hera pun berharap, BPK RI di provinsi setempat, selalu mendampingi dan memberi arahan agar pemkot semakin baik dalam pencatatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berbagai masukan dari BPK terkait peningkatan pengelolaan keuangan dan aset akan selalu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Sebelumnya Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Tengah M Ali Asyhar mengatakan, secara umum, tata kelola keuangan pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah termasuk baik.

Meski demikian, untuk seluruh wilayah Kalteng, pihaknya masih menemukan 194 permasalahan yaitu terdiri dari permasalahan penyusunan laporan keuangan sebanyak 10
temuan, pendapatan daerah sebanyak 31 temuan, belanja daerah 105 temuan, aset 43 temuan dan kewajiban sebanyak lima temuan.

Permasalahan tersebut di antaranya mengakibatkan kurang penerimaan, potensi kurang penerimaan atas pendapatan daerah, kurang volume, tidak sesuai spesifikasi, perjalanan dinas, terkait Peraturan Presiden Nomor 33/2020, dan lainnya atas belanja daerah, denda keterlambatan pekerjaan dan ketidakhematan atas APBD Tahun Anggaran 2022.