Pj Bupati Barut: Rancangan APBD 2024 disusun berdasarkan Permendagri

Muara Teweh (ANTARA) - Penjabat Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Muhlis menyatakan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2024. 

"Di samping itu juga sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional yang mencakup analisis standar belanja," kata Muhlis dalam sambutannya dibacakan Pelaksana Tugas Sekda setempat Jufriansya di Muara Teweh, Selasa.

Menurut dia, hal ini merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan dan standar satuan harga yang merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional. 

“Jawaban itu menanggapi pemandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan. Dan kami ucapkan terima kasih atas kesiapan Fraksi PDI Perjuangan untuk membahas raperda tentang APBD tahun anggaran 2024,” kata dia.

Menanggapi pertanyaan mengenai sejauh mana RAPBD 2024 berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat dan program apa yang direncanakan untuk pelaksanaannya.

“Dapat kami sampaikan bahwa Pemkab Barito Utara telah mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pada SPM bidang pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20 persen dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dalam program pendidikan anak usia dini, program pendidikan dasar dan program pendidikan kesetaraan.

Untuk bidang kesehatan, kata dia lagi, Pemkab Barito Utara secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan minimal 10 persen dari belanja daerah di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dalam program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat.

“Pemkab Barito Utara menyediakan anggaran untuk mendukung tugas tim pengendalian inflasi daerah (TPID), pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya. 

Pj Bupati Muhlis mengatakan anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan ketiga urusan tersebut sebesar Rp829 miliar lebih yaitu urusan pendidikan sebesar Rp552,5 miliar, urusan kesehatan Rp296,4 miliar serta urusan perdagangan Rp10 miliar lebih.