Legislator Kotim minta DBH sawit digunakan perbaiki jalan di pelosok

Sampit (ANTARA) - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Muhammad Abadi meminta dana bagi hasil (DBD) perkebunan kelapa sawit digunakan untuk meningkatkan jalan di wilayah pelosok. 

"Seperti di daerah pemilihan kami di wilayah utara, sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur, khususnya jalan. Kami berharap ini menjadi perhatian, apalagi di sana memang banyak perkebunan," kata Abadi di Sampit, Senin. 

Wilayah utara Kotawaringin Timur terdiri enam kecamatan yaitu Parenggean, Mentaya Hulu, Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu dan Bukit Santuai. Di wilayah ini banyak terdapat perkebunan kelapa sawit milik perusahaan besar swasta. 

Meski banyak terdapat perusahaan perkebunan dan pertambangan, namun infrastruktur di wilayah utara masih perlu perhatian. Selain masih banyak jalan rusak, masih ada pula desa yang mengandalkan akses jalur sungai karena masih terbatasnya jalan darat. 

Untuk itulah Ketua Fraksi PKB ini terus menyuarakan agar infrastruktur di wilayah utara segera ditingkatkan. Masyarakat sangat membutuhkan jalan yang bagus agar aktivitas perekonomian menjadi lancar. 

Kucuran DBH sawit yang mulai diterima Kotawaringin Timur, menjadi angin segar untuk perbaikan infrastruktur. Abadi berharap wilayah pelosok menjadi prioritas penggunaan DBH sawit untuk peningkatan infrastruktur karena wilayah itu selama ini merasakan langsung dampak aktivitas perusahaan-perusahaan besar tersebut. 

"Seperti di Tualan Hulu, jalan di ibu kota kecamatannya banyak rusak parah. Termasuk di Mentaya Hulu, Antang Kalang dan Bukit Santuai. Mohon DBH sawit itu diarahkan ke wilayah kami untuk perbaikan jalan," demikian Abadi. 

Baca juga: Kotim berharap sukses menggelar Festival Tandak Intan Kaharingan

Sekretaris Daerah Fajrurrahman yang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan, masalah ini menjadi perhatian. DBH sawit memang diarahkan untuk kegiatan-kegiatan seputar sektor yang berkaitan dengan aktivitas atau imbas perkebunan kelapa sawit, termasuk infrastruktur. 

Pihaknya sudah mendata rencana peningkatan jalan di wilayah utara menggunakan DBH sawit. Namun, semua harus diusulkan terlebih dulu kepada pemerintah pusat karena penggunaan anggaran dari DBH sawit harus tetap dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. 

"Untuk wilayah utara itu sudah kita sampaikan dan kita sedang menunggu persetujuan. Termasuk di daerah Kandan juga masuk long list DBH sawit. Mudah-mudahan bisa disetujui sehingga bisa kita laksanakan," demikian Fajrurrahman.

Sementara itu, untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur akan menerima dana bagi hasil (DBH) pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara langsung dari pemerintah pusat. 

"Alhamdulillah usulan diterima dengan baik oleh pusat yaitu Menteri Keuangan dan hasilnya tahun ini kita bisa menerima Rp46 miliar. Kita terbesar di Kalteng menerima DBH sawit. Setiap kabupaten dapat, cuma kabupaten penghasil sawit dapat lebih besar," kata Bupati Halikinnor. 

Perjuangan untuk mendapatkan DBH sawit dilakukan melalui Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI). Halikinnor merupakan salah satu inisiator pembentukan asosiasi tersebut dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum AKPSI. 

Menurut Halikinnor, pembentukan AKPSI dilakukan atas saran Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan untuk mewadahi aspirasi daerah penghasil kelapa sawit dari berbagai daerah di Indonesia. 

Ini menjawab keinginan daerah penghasil kelapa sawit agar mendapat DBH karena selama ini tidak ada DBH secara khusus dari sektor perkebunan kalapa sawit. Upaya itu membuahkan hasil dengan diberikannya DBH bagi daerah penghasil perkebunan kelapa sawit. 

Baca juga: Penumpang di Pelabuhan Sampit diprediksi naik 20 persen selama Nataru

Baca juga: Bupati Kotim ajak generasi milenial gunakan hak pilih

Baca juga: KPU Kotim mulai perakitan kotak suara