Pemkot Palangka Raya fokus program pemerataan infrastruktur

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah saat ini fokus pada program pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan yang mendukung aktivitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.

"Palangka Raya adalah kota terluas sehingga kalau mengandalkan APBD tidak akan cukup. Maka kita juga akan mengejar terus mekanisme pembiayaan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur," kata Penjabat Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu di Palangka Raya, Kamis.

Salah satu upayanya adalah dengan memaksimalkan peran perusahaan atau sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Upaya ini dikoordinasikan melalui forum tanggung jawab sosial perusahaan (Forum CSR) yang di bawah tanggung jawab Bappedalitbang Kota Palangka Raya.

Hera menerangkan, peningkatan infrastruktur terutama jalan dan drainase juga selaras dengan usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

"Dari Musrenbang di empat kecamatan yang telah kita lakukan pada pekan ini dengan ribuan usulan, masyarakat paling banyak berkeinginan adanya peningkatan infrastruktur baik jalan maupun drainase," kata Hera.

Baca juga: Angka kemiskinan di Palangka Raya turun 1.000 jiwa

Pihaknya pun akan berupaya maksimal untuk memenuhi harapan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang, Reses maupun pada program kerja yang telah tercantum di rencana pembangunan yang disusun pemerintah kota.

"Namun karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kota, segala program pembangunan itu akan kami lakukan berdasar skala prioritas dari hasil analisis terhadap seluruh usulan," kata Hera usai pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Jekan Raya.

Camat Jekan Raya, Untung Sutrisno menerangkan, bahwa pada tingkat kecamatan, pihaknya telah menerima 363 usulan program pembangunan dari masyarakat setempat.

"Dari 363 usulan tersebut 90 persen lebih berupa peningkatan infrastruktur. Sisanya ada program pemberdayaan masyarakat, pelatihan kerja dan lain sebagainya. Dari 363 usulan itu kemudian kami tetapkan 61 program prioritas," kata Untung.

Dia pun meminta masyarakat dapat bersabar karena terbatasnya anggaran, baru sejumlah usulan prioritas yang akan dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah.

Baca juga: Pemkot Palangka Raya fasilitasi sertifikasi halal enam rumah potong unggas

Baca juga: Pemko Palangka Raya hubungkan dua kelurahan terisolir dengan jembatan gantung

Baca juga: Dishub Palangka Raya layani uji KIR gratis