Anggota DPRD Kalteng diajak mengkritik kebijakan pemerintah yang tak berpihak ke masyarakat

id Ketua Sementara DPRD Kalimantan Tengah, Kalteng, Arton S Dohong, DPRD Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah DPRD Kalteng

Anggota DPRD Kalteng diajak mengkritik kebijakan pemerintah yang tak berpihak ke masyarakat

Kalangan Anggota DPRD Kalimantan Tengah saat mengikuti rapat paripurna ke satu masa persidangan I Tahun sidang 2024-2025, di ruang rapat paripurna DPRD Kalteng, Rabu (11/9/2024). ANTARA/Rajib Rizali.

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Sementara DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S Dohong berharap sekaligus mengajak seluruh anggota dewan setempat, harus lebih mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam hal mengawal serta mengkritik kebijakan pemerintah daerah.

"Sebagai wakil rakyat, tugas DPRD tidak sebatas menghadiri rapat ataupun persidangan, tetapi juga berperan aktif memastikan setiap kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan," kata Arthon di Palangka Raya, Rabu.

Menurut dirinya, bahwa itu dapat terwujud dengan meningkatkan kerja sama antara jajaran legislatif dengan pemerintah daerah provinsi dan pemangku kepentingan. Sebab, DPRD bisa dikatakan sebagai mitra kritis dan konstruktif pemerintah daerah, yang artinya tidak sekadar pelengkap dalam proses pemerintahan tapi lebih berposisi sebagai pilar utama.

"Ini yang mestinya dipahami oleh seluruh anggota DPRD Kalteng, terutama berkaitan dengan peran lembaga mengawal berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah," kata Arthon.

Mantan Bupati Gunung Mas periode 2013-2018 itu juga mengingatkan, kalangan DPRD harus berani mengkritisi segala kebijakan pemerintah apabila hal tersebut dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hanya saja, dia tetap mengingatkan bahwa anggota DPRD tidak sekadar kritisi, namun dapat memberikan masukan kepada pemerintah tetap dengan solusi yang dianggap lebih baik untuk kegiatan pembangunan.

"Di DPRD inikan punya kewenangan pengawasan, jadi fungsi inilah yang harus dijalankan dengan baik dan tentu harus bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan akuntabel," kata Arthon.

Baca juga: Kesejahteraan masyarakat jadi tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kalteng

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng ini menambahkan, pembukaan masa persidangan satu ini menjadi awal bagi semua pihak untuk bersama-sama menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan daerah yang semakin berkembang setiap tahunnya.

Menghadapi berbagai agenda ke depan, peran DPRD dan pemerintah tentunya akan diuji bagaimana semua pihak dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan berkeadilan demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Tujuan dari sinergi dan kita memaksimalkan tugas itu, tidak hanya untuk lembaga tapi lebih kepada masyarakat karena dengan kebijakan yang tepat sasaran akan membawa kesejahteraan," demikian Arthon.

Baca juga: DPRD Kalteng dorong pemerintah sediakan akses teknologi secara merata

Baca juga: Legislator: Kolaborasi kunci sukseskan pembangunan di Kalteng

Baca juga: DPRD Kalteng percepat pembentukan AKD dan tatib