Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Lohing Simon meminta pemerintah daerah memberikan solusi terbaik untuk menangani persoalan kerusakan jalan Palangka Raya-Kuala Kurun.
"Sudah lebih dari Rp200 miliar anggaran yang dihabiskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah untuk memperbaiki jalan tersebut dalam kurun waktu tiga tahun belakangan," katanya saat menggelar reses perseorangan, Senin.
Dia mengungkapkan, meski telah diberikan anggaran yang banyak namun saat ini kondisi jalan Palangka Raya-Kuala Kurun masih mengalami kerusakan yang parah. Kondisi tersebut tentunya berdampak pada terhambatnya berbagai aktivitas masyarakat setempat atau masyarakat dari daerah lain yang melintas di kawasan tersebut.
"Untuk tahun 2025 ini, hampir Rp100 miliar digelontorkan. Itu artinya pembiayaan yang luar biasa, akan tetapi kondisi jalan masih gitu-gitu (rusak) terus," ucapnya.
Melihat kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan, Lohing merasa anggaran yang digelontorkan selama ini terasa tidak memberikan dampak yang signifikan.
Wakil Rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas itu pun meyakini, dengan anggaran yang telah diberikan seharusnya ruas jalan tersebut tidak mengalami kerusakan kembali, tetapi akibat banyaknya kendaraan dengan muatan yang
"Semestinya jalan itu sudah bagus dan layak dilewati. Tapi, kenyataannya jalan itu hancur, dan ini akibat dari muatan yang diluar kapasitas jalan. Seperto muatn kayu log yang diangkut ini tidak kurang dari 40-50 ton, sehingga itu tidak memungkinkan bagi jalan yang ada ini," ujarnya.
Baca juga: DPRD Kalteng siap sampaikan aspirasi massa ke pemerintah pusat
Politisi dari PDI Perjuangan ini mengaku sepakat dengan adanya keinginan Gubernur Kalimantan Tengah yang mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan angkutan di luar kapasitas melintas di ruas jalan tersebut.
Untuk itu, ia dalam reses perorangan ke dalam Daerah Pemilihan (Dapil) Kalteng I yang meliputi Kabupaten Gunung Mas, Katingan, dan Kota Palangka Raya membawa isu tentang surat gubernur tersebut untuk disosialisasikan ke masyarakat dan perusahaan besar swasta.
"Pada intinya, masyarakat yang ada di Gunung Mas, khususnya desa yang menjadi titik-titik reses kita saat ini siap mendukung serta membantu pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap kendaraan yang beraktivitas dan melebihi kapasitas jalan," demikian Lohing.
Baca juga: DPRD Kalteng siap sampaikan aspirasi massa ke pemerintah pusat
Baca juga: DPRD Kalteng minta perusahaan bantu tanggulangi banjir
Baca juga: Legislator Kalteng minta pemerintah daerah kendalikan harga bahan pokok
