Katingan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pengecekan terhadap rumah dinas jabatan bupati guna memastikan fasilitas tetap dalam kondisi baik dan layak pakai.
"Rumah dinas bupati merupakan fasilitas penting yang harus selalu dalam kondisi optimal. Oleh karena itu, pengecekan rutin sangat diperlukan,” kata Wakil Bupati Katingan, Firdaus di Kasongan, kemarin.
Pernyataan itu diungkapkan dia saat memimpin pemeriksaan fasilitas di rumah jabatan Bupati Katingan yang didampingi Penjabat (Pj) Sekda Katingan Deddy Ferras.
Pada kesempatan itu Firdaus meninjau berbagai aspek, termasuk kondisi bangunan, infrastruktur pendukung, serta aspek kebersihan dan kenyamanan. Selain itu juga berdiskusi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti perbaikan yang diperlukan.
Wabup Katingan yang baru saja dilantik ini pun menekankan pentingnya pemeliharaan aset daerah guna mendukung tugas pemerintahan.
Rumah dinas atau dalam peraturan perundang-undangan disebut rumah negara adalah fasilitas yang disediakan oleh negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil.
Lebih lanjut mengenai rumah negara atau rumah dinas, antara lain telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, dan juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara.
Sementara itu, Pj Sekda Katingan Deddy Ferras, menyatakan bahwa hasil pengecekan tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemeliharaan dan perbaikan jika diperlukan.
“Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan rumah dinas selalu dalam kondisi terbaik,” jelasnya.
Dia mengatakan Pemerintah Kabupaten Katingan berharap langkah ini dapat memastikan rumah dinas tetap berfungsi dengan baik sebagai tempat tinggal kepala daerah serta mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
