Sampit (ANTARA) - Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menegaskan, pemindahan aktivitas kapal barang dari Pelabuhan Sampit ke Pelabuhan Bagendang akan dilakukan bertahap.
"Jangan mengatakan itu sulit karena ada kendala sebagainya, padahal kita belum mencoba. Pemerintah daerah juga tidak serta-merta kapal-kapal pindah semua. Tentu ada tahapan-tahapan yang dijalankan," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur, Raihansyah di Sampit, Senin.
Saat ini aktivitas bongkar muat barang dinilai sudah tidak tepat lagi dilakukan dilakukan di Pelabuhan Sampit. Jika tetap dilanjutkan, maka akan menimbulkan masalah terhadap lalu lintas dan kondisi jalan di dalam kota.
Sudah beberapa kali kejadian truk yang menuju maupun keluar dari Pelabuhan Sampit ambles sehingga membuat jalan dalam kota rusak. Ketika itu terjadi, masyarakat menyalahkan pemerintah daerah karena masih mengizinkan angkutan berat melintasi jalan dalam kota.
Selain itu, ini juga terkait penataan kota. Jalan Pemuda dan Pramuka yang menjadi akses angkutan berat menuju maupun dari Pelabuhan Sampit, tahun ini akan diperbaiki dan dipasang lampu penerangan jalan umum (PJU). Jika jalan ini tetap dilintasi kendaraan berat, maka rawan mengenai PJU.
Untuk itulah, pemerintah daerah berencana memindahkan aktivitas bongkar muat barang dari Pelabuhan Sampit ke Pelabuhan Bagendang. Rencana ini sebenarnya ingin dilaksanakan pada 2020, namun tertunda karena saat itu pemerintah fokus menangani pandemi COVID-19.
Selain itu, saat itu kondisi Jalan Mohammad Hatta atau Lingkar Selatan yang merupakan jalan khusus angkutan berat menuju Pelabuhan Bagendang, sedang rusak. Saat uju, ruas jalan tersebut mulai diperbaiki secara permanen sehingga bisa dilalui dengan nyaman oleh angkutan berat.
Untuk mewujudkan rencana itu, Raihansyah bersama jajarannya sudah bertandang menemui Junior Manager Pelayanan Terminal Pelindo Regional 3 Sampit Tri Purbo Waluyojati bersama jajarannya. Dinas Perhubungan meminta Pelindo memindah aktivitas bongkar muat barang ke Pelabuhan Bagendang.
Hasil pembicaraan awal, memang disampaikan ada kemungkinan beberapa kendala teknis, namun diyakini ada solusi. Pemerintah daerah menginginkan agar tahun ini ada progres tahapan untuk mewujudkan rencana tersebut.
Dinas Perhubungan berdiskusi dan meminta tahapan apa saja yang akan dilakukan Pelindo, serta tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan pemerintah daerah agar rencana itu segera bisa diwujudkan.
Baca juga: Cegah COVID-19, Dinkes Kotim imbau penderita flu gunakan masker
Dinas Perhubungan juga akan bertandang ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit untuk membicarakan masalah tersebut. Pertemuan segera dijadwalkan karena baru saja pergantian pimpinan instansi vertikal tersebut.
"Target kita kemarin, di akhir tahun 2025 ini kami minta ada tahapan yang sudah terlaksana. Apa-apa yang harus disiapkan supaya di akhir tahun 2025 ini mudah-mudahan bisa terealisasi kapal-kapal yang khusus barang itu bisa geser ke sana (Pelabuhan Bagendang), tapi kapal penumpang tetap kita di Kota Sampit," tambah pria yang juga menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotawaringin Timur.
Dinas Perhubungan juga akan menggelar rapat dengan organisasi perangkat daerah lainnya untuk membahas rencana tersebut. Hal ini penting karena nantinya juga akan berkaitan dengan tugas dan wewenang instansi lainnya.
Dinas Perhubungan juga berencana memanfaatkan lahan milik Dinas Perhubungan di Desa Bangkuang. Lahan yang sebelum sempat dicanangkan untuk jembatan timbang itu nantinya bisa dimanfaatkan untuk lokasi tunggu bagi truk-truk yang akan bongkar muat di Pelabuhan Bagendang.
Terkait harapan PT Dharma Lautan Utama (DLU) yang meminta rencana pemindahan aktivitas bongkar muat tersebut dikaji ulang, Raihansyah meyakinkan bahwa ini untuk kepentingan bersama dan dilakukan secara bertahap.
Raihansyah mengatakan semua upaya perlu dilakukan bersama dan kendala yang muncul juga dipertimbangkan. Namun bukan berarti rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan.
"Jangan berkata sulit dulu. Belum apa-apa, belum bergerak dan sebagainya sudah berkata sulit. Kita duduk bersama bahwa permasalahan akan bisa kita selesaikan bersama dan tentunya bertahap," timpal Raihansyah.
Pemerintah daerah juga tentu akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari DLU. Semua akan dibahas bersama sebagai bahan bagi pemerintah daerah mengambil keputusan.
"Untuk pengecualian bagi DLU, kita melihat paparan mereka nantinya. Jangan berkata sulit dulu sebelum kita memulai. Jangan pesimis dulu lah. Pemerintah daerah juga punya tahapan-tahapan dan Pelindo juga punya tahap-tahapan yang bisa kita laksanakan nantinya," demikian Raihansyah.
Baca juga: Umat Khonghucu Kotim gelar sembahyang Yue di tepi Sungai Mentaya
Baca juga: Dinkes Kotim kampanyekan hidup sehat bebas rokok
Baca juga: Pemkab Kotim tegaskan beri kemudahan kepada pedagang yang patuh aturan
