Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyoroti minimnya peralatan pemadam kebakaran di wilayah pelosok dan meminta pemerintah daerah segera memberikan solusi terkait permasalahan itu.
“Memang untuk pengadaan sarana prasarana dan peralatan pemadam kebakaran itu perlu menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tetapi kami berharap pemerintah daerah bisa mengambil suatu kebijakan untuk memberikan solusi bagi masyarakat,” kata Ketua DPRD Kotim Rimbun di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan musibah kebakaran yang terjadi di Desa Tumbang Torung, Kecamatan Bukit Santuai yang terjadi pada Jumat (30/5) lalu yang menghanguskan bangunan pasar yang beralih fungsi menjadi rumah warga dan polindes.
Tidak ada korban jiwa dari kebakaran tersebut, tetapi ada tiga kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya. Pasalnya, tidak adanya alat pemadam kebakaran membuat upaya warga untuk memadamkan api cukup lambat.
Selain itu, lokasi yang cukup jauh dari ibukota kecamatan maupun kabupaten tidak memungkinkan jika harus menunggu bantuan dari luar desa. Untungnya, api akhirnya dapat dipadamkan sebelum semakin meluas ke bangunan lainnya.
Namun, kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi semua pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah agar dapat mengantisipasi atau paling tidak meminimalkan dampak apabila ada kejadian serupa kedepannya.
Baca juga: Pemkab Kotim targetkan Indeks Ketahanan Daerah naik jadi 0,81 poin
“Maka dari itu, kami berharap pemerintah daerah bisa mengakomodir apa yang menjadi keinginan aparatur desa maupun masyarakat yang ada di daerah setempat,” ucapnya.
Rimbun menambahkan, dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas ditambah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat memang sulit untuk serta merta mewujudkan pengadaan alat pemadam kebakaran di seluruh desa/kelurahan di Kotim.
Bahkan, untuk 17 kecamatan yang ada di Kotim saja masih ada yang belum memiliki unit pemadam kebakaran, apalagi untuk 168 desa dan 17 kelurahan di wilayah setempat.
Namun, pemerintah daerah melalui dinas terkait diharapkan bisa lebih memperhatikan permasalahan ini. Misalnya, dengan memetakan wilayah-wilayah yang perlu perhatian khusus atau dinilai urgen untuk mendapat bantuan alat pemadam kebakaran.
“Terkait pengadaan alat pemadam kebakaran secara keseluruhan itu kami serahkan kepada pemerintah daerah untuk teknisnya, karena itu pasti butuh anggaran besar. Tapi untuk wilayah yang tergolong sangat urgen kami harap pemerintah bisa segera membantu,” demikian Rimbun.
Baca juga: Bupati Kotim perintahkan jajarannya dukung program PKK
Baca juga: DPRD Kotim: Harlah Pancasila momentum gelorakan semangat perjuangan
Baca juga: DPRD Kotim dukung rencana pemindahan aktivitas kapal barang
