Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah bersama sejumlah instansi vertikal menyusun dokumen kontinjensi terkait bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2025-2027 dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi terkini.
“Kami mendukung penuh kegiatan ini karena memang kegiatan ini sangat perlu untuk mendukung Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjadi dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia,” kata Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim Masri di Sampit, Rabu.
Masri memimpin lokakarya penyusunan dokumen kontingensi bencana karhutla Kotim 2025-2027 yang dilaksanakan di aula Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Kegiatan ini melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) maupun instansi vertikal di Kotim, di antaranya TNI, Polri, BMKG Kotim, Pos SAR Sampit, Kejari Kotim dan lainnya.
Masri menjelaskan, terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 telah memicu terjadinya pergeseran paradigma penanggulangan bencana menjadi berorientasi pengurangan risiko.
Pemkab Kotim sebagai pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat perlu melakukan upaya terpadu melalui perencanaan penanggulangan bencana yang disusun sebagai pedoman tatalaksana penanggulangan bencana secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh.
Dalam siklus penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam UU tersebut tertulis bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
“Hal tersebut meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana,” ujarnya.
Ketentuan itu kemudian ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 yang secara garis besar menyatakan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi salah satunya dengan penyusunan rencana kontingensi.
Baca juga: Pemkab Kotim perkuat regulasi peduli dan budaya lingkungan hidup di sekolah
Oleh karenanya, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Lanjutnya, pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh,
Tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun suatu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
“Rencana kontinjensi ini merupakan rencana yang dinamis/hidup, artinya data yang digunakan untuk mendukung perencanaan sangat cepat berubah,” sebutnya.
Rencana ini juga akan berubah jika asumsi yang dipakai untuk skenario bencana yang meliputi besaran ancaman, waktu kejadian, dan pelaku berubah, maka rencana juga akan berubah dan perlu dilakukan review atau peninjauan.
Berdasarkan rencana kontinjensi ini dilakukan latihan-latihan berupa simulasi dan gladi untuk memastikan semua yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.
Manfaat utama lainnya dari rencana kontinjensi adalah mampu mengukur kemampuan saat ini dalam menghadapi bencana, dan tahu dari mana sumber daya yang dapat digerakkan serta tahu siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penggerakan sumberdaya.
“Kami berharap kegiatan hari ini dapat menghasilkan dokumen kontinjensi yang benar-benar dapat menjadi acuan dan memberikan manfaat yang optimal dalam upaya kita menghadapi potensi maupun kejadian karhutla,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim Multazam menyampaikan bahwa hal-hal yang dituangkan dalam dokumen kontinjensi karhutla ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak lama tetapi memang belum terdokumentasi dengan baik.
Baca juga: Pemkab Kotim optimis pertahankan predikat KLA
“Jadi ini adalah prosesnya agar kedepannya penanganan kebencanaan lebih terukur, terutama pada saat outcome atau output nanti,” ucapnya.
Ia menyebutkan, pengalaman dalam penanganan karhutla yang telah lalu tentu memberikan kontribusi pada keakuratan dokumen kontinjensi yang disusun, karena pada suatu kebencanaan terdapat ketidakpastian di dalamnya yang harus diukur.
Salah satu yang membutuhkan perhatian ekstra dalam penyusunan dokumen kontinjensi ini adalah ambang batas dari sebuah status kebencanaan yang selanjutnya menjadi peringatan atau warning bagi pos komando dalam mengambil keputusan.
“Dan kami bersyukur pada hari ini ada teman-teman dari Direktorat Kesiapsiagaan BNPB yang membimbing kami untuk keakuratan dan penulisan dokumen serta kelengkapannya,” ibunya.
Multazam menambahkan, dalam penyusunan dokumen kontinjensi ini banyak pihak yang dilibatkan, karena masing-masing memiliki kontribusi dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan peralatan.
Ia juga kembali menekankan, bahwa kebencanaan merupakan tanggung jawab bersama, maka dalam penanggulangannya pun harus dilakukan bersama, di antaranya pada penguatan SDM dan peralatan.
Dokumen ini nantinya menjadi panduan dalam menghadapi ketidakpastian kebencanaan tersebut. Melalui kegiatan ini semua pihak bersama-sama mencoba menarik kesimpulan dan solusi yang menjadi panduan bagi petugas lapangan.
Rencana kontinjensi ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana operasi agar ketika terjadi suatu bencana karhutla sudah jelas langkah berikutnya yang harus diambil, baik itu pencegahan perluasan, kedaruratan hingga pada rehabilitasi rekonstruksi.
“Sebenarnya selama ini semua itu sudah kami lakukan cuma belum terdokumentasi, jadi hari ini kami tuangkan dalam dokumen. Karhutla ini memang bencana slow concept atau bencana yang pelan, tetapi kalau kita terlambat membaca peringatan dini bisa gawat,” demikian Multazam.
Baca juga: Bupati akui estimasi pendapatan turun di rancangan perubahan KUA-PPAS 2025
Baca juga: Ketua DPRD ajak semua pihak sukseskan Koperasi Merah Putih di Kotim
Baca juga: Peringati Hari Lingkungan Hidup, PT BMW serukan hentikan polusi plastik
