Sampit (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah akan mengoptimalkan pembentukan bank sampah untuk membantu penanganan sampah di daerah ini.
"Minimal satu desa dan kelurahan ada satu TPS 3R dan satu bank sampah. Kita semua menjadi pelanggan. Dimulai dengan memilah sampah rumah tangga," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur, Marjuki di Sampit, Kamis.
Saat ini sampah rumah tangga yang dihasilkan masyarakat Kotawaringin Timur setiap harinya mencapai 245,5 ton. Kontribusi terbesar berasal dari Sampit yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang yang menghasilkan sekitar 98,5 ton per hari.
Khusus di Sampit, pemerintah daerah sudah membangun tujuh depo sampah dan satu tempat pengolahan sampah reduce, reuse and recycle (TPS 3R) yang tersebar di dua kecamatan tersebut.
TPS 3R menjadi prioritas karena di tempat ini sudah dilakukan pemilahan sampah organik dan nonorganik. Sampah yang masih bisa dimanfaatkan akan didaur ulang, sehingga hanya residu atau sampah yang benar-benar tidak bermanfaat yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah dan jumlahnya menjadi sedikit.
Keberadaan bank sampah sejalan dengan upaya pengurangan sampah melalui cara 3R atau daur ulang. Bank sampah dinilai sangat membantu mengurangi sampah dan menghasilkan nilai ekonomi bagi warga.
Warga bisa menyerahkan sampah yang bisa didaur ulang seperti botol bekas dan lainnya. Selanjutnya sampah itu ditimbang dan dihitung nilai ekonominya, selanjutnya nominalnya menjadi tabungan bagi warga yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.
Saat ini ada satu bank sampah di Jalan Pangeran Antasari Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Bank sampah tersebut milik swasta namun di bawah binaan Dinas Lingkungan Hidup. Marjuki berharap keberadaan bank sampah diperluas hingga ke seluruh kecamatan.
"Sampah yang masih bisa dimanfaatkan atau bernilai ekonomi itu kita pilah, sehingga sampah tidak lagi menjijikkan tetapi bisa diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan manfaat dan nilai ekonomi," demikian Marjuki.
Baca juga: Sejumlah desa di Kotim terendam banjir pasca hujan deras
Kapala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur, Yayat Hidayat mengatakan, bank sampah milik swasta tersebut bernama Bank Sampah Lestari Alamku. Bank sampah itu sudah beroperasi sekitar tiga bulan dan mulai memasarkan sampah bernilai ekonomi ke Banjarmasin.
Keberadaan bank sampah tersebut disambut antusias masyarakat. Saat ini mulai banyak ibu rumah tangga yang bergabung menjadi nasabah bank sampah tersebut.
Sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup mempunyai bank sampah yang berada di kawasan Perumahan Tidar. Namun bank sampah yang didirikan bersama Karang Taruna pada 2013 lalu tersebut kini terhenti setelah pandemi COVID-19.
"Ini rencananya akan kami aktifkan lagi untuk mengakomodir pengelolaan sampah di Kecamatan Baamang melalui kerja sama dengan Karang Taruna atau lainnya. Peralatan yang rusak akan kita perbaiki," ujar Yayat.
Sementara itu, pengelola Bank Sampah Lestari Alamku, Yusuf Nuril menjelaskan, pihaknya memperlakukan tiga sistem dalam menerima sampah bernilai ekonomi dari warga, yaitu sistem sedekah, sistem barter dan sistem tabungan.
"Sistem sedekah karena ada yang datang memberikan sampah non organik seperti botol bekas atau lainnya yang masih bernilai ekonomi. Untuk barter, ada yang ditukar dengan sembako, misalnya dengan gula. Sedangkan sistem tabungan itu dihitung dengan uang, ada yang langsung bayar, ada pula ditabung," ujarnya.
Menurutnya, keberadaan bank sampah juga sangat membantu pemerintah dalam upaya pengurangan sampah, pengelolaan sampah, menjaga kebersihan, membantu saat penilaian Adipura serta penyediaan data terkait sampah.
"Kami juga mengimbau sekolah-sekolah untuk mendirikan bank sampah di sekolah masing-masing yang menginduk ke Bank Sampah Lestari Alamku. Kami yakin dampaknya akan sangat positif bagi semua," demikian Yusuf Nuril.
Baca juga: Akses warga di Telaga Antang terputus karena jalan ambles
Baca juga: Kadisdik Kotim bekali mahasiswa Umsa etika profesi keguruan
Baca juga: DPRD Kotim dukung realisasi plasma 20 persen
