Sampit (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Rimbun mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di wilayah setempat, yang disebut-sebut sebagai bukti keberpihakan negara pada masyarakat.
“Kami mengapresiasi kesigapan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti program Presiden, karena sesuai fakta di lapangan Sekolah Rakyat ini memang kita butuhkan dan ini wujud keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya memperhatikan pendidikan anak-anak kita yang ingin melanjutkan pendidikannya,” kata Rimbun di Sampit, Selasa.
Hal ini ia sampaikan usai menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) peserta didik baru Sekolah Rakyat di Kotim yang selanjutnya dinamakan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 55 Kotim.
Rimbun menjelaskan, tidak bisa dipungkiri bahwa di Kotim masih ada masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah, yakni miskin dan miskin ekstrem. Karena keterbatasan tersebut masih banyak anak yang belum bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Sementara diketahui, bahwa pendidikan adalah investasi paling berharga bagi sebuah bangsa, khususnya bagi Kotim, pendidikan adalah kunci kemajuan dan kesejahteraan.
Baca juga: kontrak kerja 133 pegawai non ASN Kotim tidak dilanjutkan
“Oleh karena itu, dengan adanya SRT 55 Kotim ini diharapkan dapat membantu memutus rantai kemiskinan di Kotim. Menjadi solusi nyata, jembatan harapan bagi anak-anak kitayang ingin terus belajar dan meraih cita-cita,” tuturnya.
Selain itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berharap dengan adanya SRT 55 Kotim dapat menjadi tolok ukur pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor pendidikan di Kotim, khususnya di wilayah pedalaman.
Pemerintah daerah didorong agar lebih memperhatikan sekolah-sekolah di pedalaman, baik itu dari segi fasilitas, sarana prasarana hingga Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga pendidik yang menurutnya masih banyak kurang.
Ia menekankan, bahwa fasilitas, sarana prasarana hingga SDM yang memadai sangat penting agar kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa berjalan dengan baik dan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah pedalaman.
“Jujur saja, sarana prasarana pendidikan kita di pedalaman masih banyak kurangnya, begitu juga fasilitas dan guru. Hal ini wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah, khususnya untuk jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten, yakni mulai dari PAUD hingga SMP, agar bisa dimaksimalkan,” demikian Rimbun.
Baca juga: Legislator Kotim dorong penguatan pendampingan petani hadapi serangan hama
Baca juga: 100 Murid baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotim mulai jalani MPLS
Baca juga: BPBD Kotim minta dukungan antisipasi banjir susulan
