Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendorong agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mempercepat penyelesaian proyek-proyek pembangunan fisik, mengingat waktu efektif tahun anggaran yang semakin sempit.
“Sebenarnya beberapa pembangunan itu sudah dimulai, cuma pelaksanaannya yang agak lambat. Makanya kami mendorong dinas terkait untuk segera dalam prosesnya, mengingat saat ini sudah pertengahan Oktober,” kata Anggota Komisi III DPRD Kotim Syahbana di Sampit, Selasa.
Lebih khusus, ia menyoroti terkait program fisik di sektor pendidikan. Ia menilai sejumlah proyek rehabilitasi sekolah, pembangunan ruang kelas baru, hingga akses jalan ke sekolah yang dinilai lambat dan tidak sesuai spesifikasi.
Keterlambatan ini, menurutnya bisa berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan (Disdik) setempat untuk mengevaluasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang digunakan untuk pembangunan tersebut.
Selain itu, Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem ini) juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan. Ia mengimbau agar pihak ketiga atau kontraktor pelaksana benar-benar bekerja sesuai dengan spesifikasi dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh dinas teknis.
“Kami mengimbau kepada pihak ketiga yang melaksanakan agar bisa menjalankan sesuai spesifikasi yang sudah ditentukan oleh dinas, termasuk sekolah dan jalan yang ada untuk akses pendidikan, karena akses pendidikan ini harus diperhatikan,” tegasnya.
Baca juga: DPRD Kotim minta Direktur Perumdam segera tancap gas laksanakan tugas
Menatap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, DPRD memberikan peringatan keras kepada dinas teknis untuk menerapkan skala prioritas yang ketat.
Hal ini menyusul adanya pemangkasan anggaran yang cukup signifikan dari Pemerintah Pusat. Ia mengungkapkan, anggaran Kotim diperkirakan turun drastis, dari sekitar Rp2,4 triliun pada tahun sebelumnya, menjadi hanya berkisar Rp1,9 triliun untuk tahun 2026.
“Mengingat anggaran kita yang cukup sedikit lantaran adanya pemangkasan anggaran dari pusat, maka kami meminta kepada dinas teknis, baik itu Dinas PU, Pendidikan dan lainnya, agar memperhatikan skala prioritas,” jelasnya.
Ia menegaskan, dinas wajib mengutamakan program yang dinilai sangat mendesak dan menjadi kebutuhan utama masyarakat dan pemerintah daerah.
Adapun, untuk program dan kegiatan lainnya bisa dipertimbangkan lagi apabila ada penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat dan alokasi dana ke daerah meningkat.
“Harapan kami tentu berkaitan dengan prioritas yang ada di masyarakat dulu. Kalau yang lain, misalnya penyesuaian anggaran dari pusat bisa meningkat, baru kita pikirkan untuk yang lain,” demikian Syahbana.
Baca juga: Fraksi Gerindra Kotim sebut keberadaan Agrinas strategis dalam kepastian hukum
Baca juga: Cek kesehatan gratis di Sampit diperluas ke masyarakat
Baca juga: Direktur baru Perumdam Kotim prioritaskan pipa mendesak hingga tagihan menunggak
