Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mendesak PT PLN (Persero) untuk segera menuntaskan dan merealisasikan proyek pendistribusian listrik ke wilayah Kecamatan Pulau Hanaut.
“Sebagai sektor pelayanan listrik di wilayah Kalimantan Tengah bagian barat, kami berharap PLN segera menindaklanjuti pendistribusian listrik ke Pulau Hanaut. Perencanaannya sudah ada, tinggal realisasi,” kata anggota DPRD Kotim Wahito Fajriannor di Sampit, Jumat.
Dorongan kuat ini disampaikan setelah Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang bertugas melayani kelistrikan di Kalimantan Tengah bagian barat termasuk Kotim.
Dalam pertemuan tersebut, pria yang biasa disapa Fajrin ini menekankan agar proyek vital kelistrikan di kawasan pesisir selatan Kotim ini tidak lagi tertunda.
Apalagi, informasinya pembangunan infrastruktur utama, khususnya pondasi tower untuk kabel induk listrik yang menghubungkan Desa Bagendang dan Pulau Lepeh menuju Kecamatan Pulau Hanaut, sudah dimulai. Beberapa pondasi bahkan telah berdiri.
Baca juga: Umar Kaderi gantikan Masri sebagai Penjabat Sekda Kotim
Oleh karena itu, DPRD Kotim meminta pekerjaan tersebut dilanjutkan sesegera mungkin. Tujuannya agar warga Pulau Hanaut bisa menikmati pasokan listrik yang stabil dan memadai langsung dari jaringan utama, tidak lagi bergantung pada pasokan listrik dari Kecamatan Seranau.
“Pondasi towernya sudah ada, artinya tinggal dilanjutkan saja. Kami mendorong agar proyek ini bisa segera direalisasikan supaya warga Pulau Hanaut bisa mendapatkan arus listrik yang stabil dan memadai,” ujar politisi muda dari Partai Demokrat ini.
Fajrin kembali menegaskan, bahwa listrik adalah kebutuhan esensial. Ketersediaan listrik yang memadai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi penopang penting bagi sektor-sektor krusial lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Listrik adalah kebutuhan dasar. Pemerataan akses listrik harus menjadi perhatian bersama, agar masyarakat di wilayah pesisir juga bisa merasakan manfaat pembangunan yang merata,” demikian Fajrin.
Baca juga: Disbudpar Kotim dukung Tiwah dikemas untuk menarik wisatawan
Baca juga: PDIP Kotim ingatkan prioritas anggaran untuk kepentingan masyarakat
Baca juga: 1.871 tenaga kontrak di Kotim diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu
