Sampit (ANTARA) - Mutasi jabatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah mengalami revisi, Wim Reinardt Kalawa Benung dikembalikan ke jabatan sebelumnya dan posisi Kepala Disbudpar dipegang oleh Rihel.
“Saya kembali ke jabatan sebelumnya, yakni sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, karena jabatan Kepala Disbudpar dibatalkan dan sekarang jabatan Kepala Disbudpar dipegang oleh saudara Rihel selaku Pelaksana Tugas (Plt),” kata Wim di Sampit, Kamis.
Hal ini ia sampaikan usai serah terima jabatan dengan Rihel di Kantor Disbudpar Kotim. Adapun, Rihel selain menjadi Plt Kepala Disbudpar juga menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim.
Wim tidak menjelaskan alasan pembatalan mutasi jabatan yang dilaksanakan pada 8 Oktober lalu itu, namun sebagai bawahan, ia menyatakan taat dan patuh terhadap keputusan pimpinan, dalam hal ini Bupati Kotim.
Ia pun meminta dukungan semua pihak agar tetap bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan optimal.
“Saya tetap minta dukungan agar bisa menjalankan tugas dan fungsi, walaupun dari segi teknis saya tidak bisa melaksanakan lagi, namun dari segi pertimbangan dan masukan saya masih bisa memberikan pertimbangan dan masukan itu kepada Bupati berdasarkan tupoksi sebagai staf ahli,” tuturnya.
Dalam kesempatan ini, Wim juga menyampaikan situasi dan kondisi terkini di Disbudpar Kotim, mengenai program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan kepada Plt Kepala Disbudpar yang baru.
Baca juga: Pemkab Kotim dorong inovasi guru demi cetak generasi cerdas berkarakter
Beberapa kegiatan berskala besar yang akan digelar tahun depan di antaranya Festival Habaring Hurung yang menjadi rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke 73 Kotim yang di dalamnya juga ada Festival Perahu Hias dan tarian massal.
Lalu, persiapan mengikuti Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka HUT Kalteng dan persiapan pembentukan wisata Pulau Hanibung yang menjadi salah satu program prioritas Bupati Kotim.
“Kemudian terkait UKL dan UPL Pulau Hanibung yang sudah kami usulkan tapi karena keterbatasan anggaran untuk 2026 belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan saudara Rihel, pada 2027 mendatang itu akan bisa terlaksana,” pungkasnya.
Sementara itu, Rihel menyatakan langkah awal yang akan dilakukannya adalah segera menindaklanjuti dan menyelesaikan program serta kegiatan yang belum tuntas.
“Ke depan, program-program kegiatan yang belum dijalankan atau belum selesai nanti akan kita segera tindak lanjuti. Kemudian, menginventarisir masalah-masalah apa yang ada di sini yang belum selesai, itu yang kita selesaikan, baik dari administrasi keuangannya atau kaitannya dengan kelengkapan berkas,” ujarnya.
Rihel menekankan pentingnya inventarisasi aset dan kewenangan Disbudpar, seperti Wisata Ujung Pandaran, Museum Kayu Sampit dan Rumah Betang Tumbang Gagu untuk memudahkan pelaksanaan tugas.
Selain itu, ia juga menyoroti agenda tahunan yang harus tetap berjalan. Oleh sebab itu, ia juga akan melaksanakan konsolidasi internal dengan seluruh staf Disbudpar Kotim mengenai kegiatan apa saja yang harus dilaksanakan bersama-sama, agar tidak ada kesalahan.
“Mudah-mudahan walaupun dengan kondisi keuangan sudah menipis, tapi program dan kegiatan kita tetap bisa terlaksana sebaik mungkin,” demikian Rihel.
Baca juga: Kades dan ASN Kotim positif narkoba kini dalam pengawasan BNNK
Baca juga: Beringin Tunggal Jaya raih predikat Istimewa penilaian Desa Percontohan Antikorupsi
Baca juga: DPRD Kotim kecewa temukan tiga kades dan dua ASN terindikasi positif narkoba
