Jakarta (ANTARA
News) - Komisi IX DPR RI menyetujui usulan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 2013 sebesar
Rp236.166.000.000.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz di Jakarta, Kamis,
akan memperjuangkan secara maksimal usulan tambahan anggaran tersebut
melalui Badan Anggaran Komisi IX DPR RI.
Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu menyampaikan
hasil rapat dengar pendapat umum antara Komisi IX DPR dengan Kepala
BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat yang telah berlangsung pada Rabu malam
(29/5).
Irgan menegaskan Komisi IX DPR RI juga akan melakukan rapat khusus ntuk mendalami usulan APBN-P BNP2TKI Tahun 2013 itu.
Ia menambahkan bahwa Komisi IX DPR tidak menyetujui pemotongan
anggaran BNP2TKI pada APBN Tahun 2013 sebesar Rp28.748.088.000. Semula
BNP2TKI mengajukan pagu APBN 2013 sebesar Rp392.729.845.000 namun
menjadi Rp363.981.757.000 setelah ada pemotongan dari Kementerian
Keuangan dengan alasan penghematan.
Sebelumnya, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di dalam rapat dengar
pendapat umum dengan Komisi IX DPR RI menyampaikan rincian kegiatan
penghematan APBN 2013 sebesar Rp 28.748.088.000 tersebut meliputi 13
item seperti penghematan berdasarkan perhitungan kembali kontrak
pelaksanaan PAP dengan tidak mengurangi target; mengurangi paket
sosialisasi; mengurangi Bimbingan Teknik (Bimtek); mengurangi bantuan
TKI meninggal, penangangan TKI sakit, pemulangan TKI ke daerah asal,
Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).
Lalu penghematan perjalanan dinas dalam dan luar negeri; sisa
kontrak dari belanja Jasa Konsultan; memperhatikan realisasi belanja
Kementerian/Lembaga sampai dengan Mei 2013 dan kegiatan yang sudah
terikat kontrak; mengoptimalkan penghematan terhadap alokasi anggaran
belanja barang non-operasional yang bukan prioritas nasional; anggaran
yang terblokir; output cadangan; penjalanan dinas; honorarium seminar
dan rapat di luar kantor; hasil optimalisasi kontrak/swakelola; dan
mengurangi volume kegiatan yang bukan prioritas nasional.
Berita Terkait
DPRD Kalteng minta hasil reses perseorangan ditindaklanjuti pemprov
Senin, 6 Mei 2024 17:16 Wib
Ketua PMI Gunung Mas komitmen tingkatkan kuantitas maupun kualitas aksi sosial
Minggu, 5 Mei 2024 6:55 Wib
Pemerintah diminta petakan potensi dampak gelombang panas
Sabtu, 4 Mei 2024 15:09 Wib
GP Ansor dukung Tokoh NU ikut Pilkada Kalteng 2024
Sabtu, 4 Mei 2024 13:39 Wib
KONI Kalteng siapkan pelatprov jelang PON XXI Aceh-Sumut
Kamis, 2 Mei 2024 19:59 Wib
Ketua MK tegur Ketua KPU yang izin tinggalkan sidang
Kamis, 2 Mei 2024 17:07 Wib
Muhamad Zainal tegaskan siap maju sebagai calon Ketua PWI Kalteng
Selasa, 30 April 2024 21:06 Wib
KPU Bartim segera lantik 50 PPK jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 16:57 Wib