Pemkab Seruyan Minta Dispensasi Larangan Ekspor Kepiting

Kuala Pembuang (Antara Kalteng) - Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah meminta dispensasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait persoalan pelarangan ekspor kepiting dengan ukuran dan berat tertentu.

"Kita akan sampaikan hal ini ke kementerian," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Seruyan Priyo Widagdo di Kuala Pembuang, Senin.

Ia menambahkan, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan masih akan mengevaluasi tentang dampak dan akibat diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 1/ 2015 tentang Pembatasan Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan.

"Mudah-mudahan aspirasi kita dapat didengar sehingga peraturan itu dapat dievaluasi penerapannya, khususnya untuk di wilayah Seruyan," katanya.

Ia menilai, penerbitan Permen tentang ukuran dan berat komoditas kepiting lebih cenderung melihat kepada wilayah Indonesia bagian Timur, yakni Irian Jaya dan Sumatera.

"Kepiting yang berada di sana memang bisa mencapai berat 200 gram dengan ukuran karapas 15 cm, kalau di tempat kita, sudah dua tahun saja kepitingnya masih kecil-kecil," katanya.

Ia pun mengaku khawatir apabila Permen itu nanti tetap diterapkan tanpa melihat kondisi Seruyan, karena bukan hanya nelayan kepiting saja yang bakal kesulitan, akan tetapi ekonomi nelayan secara keseluruhan bakal terganggu, pasalnya hampir semua nelayan pesisir laut Seruyan juga merupakan nelayan kepiting.

Selain itu, mencari kepiting juga tidak mengenal musim, sementara pada musim-musim tertentu nelayan tidak dapat beraktivitas di laut, dan kalau dikalkulasikan dalam setahun waktu efektif nelayan pergi melaut hanya sekitar enam bulan.

"Jadi selama tidak pergi melaut mereka kebanyakan mencari kepiting untuk mencari penghasilan, kalau peraturan ini diterapkan tanpa melihat kondisi maka akan mempengaruhi perekonomian nelayan," katanya.



(T.KR-JWM/B/N005/N005)