Tim Bappenas Verifikasi Penyusunan RKPD Kalteng

Palangka Raya (Antara Kalteng) - Tim Independen utusan Badan Perencanaan Nasional memverifikasi proses dan keterlibatan masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga sesuai dengan yang harus dikondisikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Proses perencanaan bukan sekedar dialog dan sesuai keinginan namun juga harus terdokumentasi ke dalam dokumen dengan baik, kata perwakilan Tim Penilai Independen Bappenas, Raksana Mahi usai Focus Gruop Discussion verifikasi penyusunan dokumen RKPD Kalteng di Palangka Raya, Jumat.

"Dokumen perencanaan itu pun harus mencantumkan rincian anggaran dan mudah diakses publik. Itu bertujuan agar publik mengetahui dan bisa mengawal sejauh mana perencanaan yang disusun pemerintah sudah terlaksana di lapangan," ucapnya.

Raksana yang juga Pengajar dan Peneliti di Universitas Indonesia ini menilai proses penyusunan, keterlibatan masyarakat hingga publikasi dokumen RKPD Pemprov Kalteng sejauh ini sudah cukup bagus.

Apalagi, lanjut dia Pemprov Kalteng tidak hanya mempublikasikan dokumen RKPD namun juga telah menjalin kerjasama dengan LAPAN dalam memantau sejauh mana pelaksanaan proyek, sehingga secara internal maupun eksternal bisa terlaksana.

"Inti dari perencanaan ya seperti itu. Bukan sekedar, oh sudah menjadi dokumen. Oh tidak!. Penilaiannya itu dari mulai proses dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, dan dapat dilihat serta dimengerti publik," katanya.

Walau telah mendengarkan pemaparan Pemprov Kalteng dan sejumlah pihak, Tim Penilai Bappenas ini belum dapat menyampaikan hasil penilaiannya. Sebab, penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

"Bagi saya, nilai itu memang penting, tapi apakah ada kemajuan atau tidak pelayanan pemerintah, itu juga sangat penting. Ini yang perlu dikawal semua pihak," demikian Raksana.

Focus Gruop Discussion verifikasi penyusunan dokumen RKPD di aula Bappedalitbang tidak hanya diikuti Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng, namun juga Kepala Bappeda 14 kabupaten/kota, DPRD Provinsi dan Kota, perwakilan akademis universitas, KADIN, badan riset daerah dan tokoh masyarakat.