DPRD ingatkan kasus OTT jangan lagi terulang di Kalteng

Palangka Raya (Antaranews Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Abdul Razak mengingatkan seluruh pejabat bekerja dengan sungguh-sungguh dan sesuai aturan serta berupaya mengantisipasi agar operasi tangkap tangan jangan sampai terulang lagi.

Peringatan ini disampaikan Razak ini saat mengikuti rapat Koordinasi Pembangunan se-Kalteng yang dipimpin Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan dihadiri wagub, para bupati/wali kota, pimpinan SOPD di Palangka Raya, Rabu.

"Sekali saja melakukan tindakan di luar aturan, itu awal dari permasalahan yang akan kita hadapi secara terus menerus. Jadi OTT yang pernah terjadi secara beruntun di Kalteng ini harus jadi pelajaran berharga bagi kita bersama," ucapnya.

Legislator Kalteng dari dari daerah pemilihan III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini mengapresiasi langkah dan upaya yang sedang dan akan dilakukan gubernur dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengoptimalkan penggunaan anggaran.

Meskipun begitu, Razak mengingatkan bahwa ada peraturan dibuat dan diterbitkan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan program maupun kebijakan yang harus diperhatikan dan dipatuhi.

"Kita dari DPRD Kalteng melihat bahkan mendukung semangat yang menggebu-gebunya dari Gubernur dalam meningkatkan PAD. Kita sangat mendukung. Namun tentunya, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan," kata Politisi Partai Golkar ini.

Pria yang telah menjabat Wakil Ketua DPRD Kalteng sejak 2009-2014 dan 2014-2019 ini mengakui bahwa kucuran anggaran dari Pusat relatif kecil dan tidak sebanding dengan luas provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila" ini.

Dia mengatakan melihat terbatasnya anggaran membangun Kalteng ini, maka Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota se-Kalteng dituntut untuk selektif serta pertimbangan yang matang dalam melaksanakan prioritas.

"Kita harus memikirkan dan mempertimbangkan bahwa program prioritas yang dikerjakan benar-benar berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di Kalteng. Ini yang perlu diperhatikan," demikian Razak.