Pulang Pisau (ANTARA) - Penjabat Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah Nunu Andriani menyampaikan langsung kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo beserta rombongan saat kunjungan kerja di kabupaten setempat bahwa ada lima kendala dan keterbatasan petani setempat.
“Dalam pertemuan bersama Watimpres kendala yang dihadapi petani telah disampaikan diharapkan ada solusi sehingga dapat memacu target realisasi kegiatan pembangunan pertanian dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir di kabupaten setempat khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya,” kata Nunu Andriani di Pulang Pisau, Selasa.
Dikatakan Nunu Andriani, kendala yang dihadapi tersebut di antaranya budidaya pertanian di lahan rawa sangat bergantung sepenuhnya pada sistem tata kelola air irigasi.
Kondisi saat ini, belum sepenuhnya infrastruktur irigasi di lokasi food estate dalam kondisi baik sehingga berpengaruh terhadap waktu tanam yang tidak serempak, yang berdampak pada kerentanan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT).
Selain itu, lokasi-lokasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi memerlukan perbaikan infrastruktur irigasi untuk normalisasi saluran sekunder, tersier, kwarter serta perbaikan pintu air.
Keterbatasan lainnya, terang Nunu Andriani, adalah SDM petani penggarap dan kelembagaan korporasi petani yang belum sepenuhnya terbentuk yang berpengaruh terhadap aktivitas budidaya tanam, pengelolaan hasil panen, upaya peningkatan nilai tambah petani di lokasi food estate serta jaminan keberlanjutan ke arah kemandirian.
“Kesiapan offtaker (pemasok kebutuhan) dalam penyerapan hasil panen belum sepenuhnya berjalan dan juga keterbatasan anggaran pemerintah masih berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh,” paparnya.
Pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan, kata Nunu Andriani, memerlukan sinergi dan koordinasi yang melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan, kementerian dan lembaga terkait dan pemerintah daerah di tingkat provinsi.
Baca juga: Diskominfosantik Kalteng bina KIM Gohong optimalkan sektor kerajinan rotan
Pengembangan tanaman pangan adalah salah satu strategi untuk menyediakan pangan bagi masyarakat setempat dan Kalimantan Tengah. Selain itu sebagai upaya memperbaiki pendapatan dan taraf hidup petani kita.
Keterlibatan dan peran dari pemerintah pusat dan provinsi sangat diperlukan dalam upaya mendukung keberlanjutan kegiatan ke arah kemandirian. Dukungan APBD provinsi dan APBN diharapkan dapat dialokasikan pada lokasi kawasan sentra pertanian.
Dijelaskannya, berdasarkan data Dinas Pertanian setempat bahwa pengembangan budidaya padi on farm untuk mendukung food estate khususnya di Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi lahan secara bertahap seluas 10.000 hektare pada tahun 2020, 1.135 hektare 2021 serta melalui ekstensifikasi seluas 3.878,48 hektare 2021.
Hasil produktifitas padi di kawasan food estate mengalami peningkatan mulai dari tahun 2021 yaitu 2,95 ton per hektare dan tahun 2022 3,36 ton per hektare, dan pada tahun 2023 mencapai 3,51 ton per hektare.
Dukungan pemerintah kabupaten pada pengembangan daerah food estate melalui kegiatan pembangunan jalan usaha tani (JUT), peningkatan jalan produksi perkebunan (JPP), bantuan benih padi unggul dan saprodi, program optimasi lahan (Opla) dalam penanganan lanjutan ekstensifikasi 2021 dan pengadaan bibit ternak.
Selain berdialog bersama Penjabat Bupati Pulang Pisau Nunu Andriani dan unsur terkait pemerintah setempat, Wantimpres Soekarwo beserta rombongan dalam kunjungan kerja juga melihat dari dekat kawasan food estate di Desa Sanggang dan Desa Blanti Siam Kecamatan Pandih Batu.
Baca juga: Golkar dan PDIP Pulang Pisau tingkatkan komunikasi jelang Pilkada
Baca juga: Pemkab Pulang Pisau apresiasi peran guru cetak generasi berkualitas
Baca juga: Dermaga pasar Bahaur masih menjadi penopang perputaran ekonomi masyarakat
