Pantai Ujung Pandaran dinyatakan darurat abrasi

Sampit (Antaranews Kalteng) - Objek wisata andalan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, yakni Pantai Ujung Pandaran dinyatakan status darurat abrasi karena kondisinya sudah sangat parah sehingga memerlukan penanganan segera.

"Penetapan status darurat mulai hari ini. Kemarin sudah dibahas dalam rapat bersama TNI, Polri dan BPBD. Manurut kami itu sudah darurat," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur, Halikinnor di Sampit, Rabu.

Abrasi akibat kuatnya gelombang dari Laut Jawa yang menghantam Pantai Ujung Pandaran, sudah sangat parah. Fasilitas wisata berupa gazebo serta sejumlah pohon, ambruk akibat tanahnya tergerus abrasi.

Lebih dari 30 rumah warga juga terpaksa dibongkar dalam beberapa tahun terakhir, akibat abrasi yang menggerus tanah pondasi rumah warga. Korban abrasi kemudian direlokasi ke perumahan yang dibangun pemerintah sebanyak 88 unit.

Saat ini abrasi terus terjadi, bahkan sudah mencapai badan jalan di lokasi wisata pantai yang berjarak sekitar 85 kilometer dari pusat Kota Sampit. Jika tidak segera ditangani, seluruh infrastruktur dan aset wisata seperti pondok-pondok penginapan, toilet umum dan balai pertemuan, akan habis digerus abrasi.

Halikinnor mengakui, tahun lalu ada pembuatan sabuk pantai oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun belum tuntas. Akibatnya, abrasi masih terjadi dan bertambah parah sehingga perlu penanganan darurat.

Halikinnor yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menambahkan, dirinya sudah memerintahkan tim untuk meminta petunjuk pemerintah pusat terkait penetapan status darurat tersebut. Harapannya, pemerintah daerah bisa menggunakan dana daerah untuk tanggap darurat penanggulangan abrasi.

Kondisinya sudah sangat parah. Jika dana tanggap darurat tidak boleh digunakan dan tidak ada bantuan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah akan tetap menanggulanginya. Nantinya seluruh satuan organisasi perangkat daerah membawa karung pasir dan mengisinya untuk dijadikan siring penahan gelombang.

"Setiap satuan organisasi perangkat daerah minimal seratus karung pasir. Ini untuk mengantisipasi. Setidaknya bertahan tiga sampai empat bulan sambil menunggu sampai ada proyek bantuan dari pemerintah pusat," kata Halikinnor.

Halikinnor mengaku juga sudah memerintahkan Camat Teluk Sampit dan Kepala Desa Ujung Pandaran untuk mengimbau masyarakat agar mewaspadai cuaca buruk. Kewaspadaan sangat diperlukan karena bencana bisa terjadi kapan dan di mana saja.

Tahun 2019 nanti pemerintah daerah juga akan membangun sarana pelengkap di lokasi relokasu korban abrasi, seperti membangun sekolah, tempat tambat perahu dan lainnya. Selain menyediakan perumahan yang representatif bagi korban abrasi, perumahan itu juga akan dijadikan kampung nelayan yang nantinya diharapkan menjadi destinasi wisata baru.