Jaga netralitas, PGRI siapkan sanksi anggotanya terlibat politik praktis

id Jaga netralitas, PGRI siapkan sanksi anggotanya terlibat politik praktis,Persatuan guru,Seruyan,Kuala pembuang,Pemilu

Jaga netralitas, PGRI siapkan sanksi anggotanya terlibat politik praktis

Guru yang tergabung PGRI Seruyan saat sedang berfoto bersama merayakan HUT ke-73 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2018, Kuala Pembuang, Senin, (26/11/2018). (Foto Antara Kalteng / Muhammad Arif Hidayat)

Kuala Pembuang (Antaranews Kalteng) - Anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Seruyan diingatkan menjaga netralitasnya dan tidak terlibat politik praktis pada pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden tahun 2019 mendatang.



"Seluruh anggota PGRI, terlebih jajaran pengurusnya harus bersikap netral dan tidak terlibat politik. Kalau sampai melanggar maka akan dikenakan sanksi," kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Seruyan Kirsam di Kuala Pembuang, Senin.



Anggota yang terbukti terlibat politik praktis akan dikenakan sanksi kode etik sesuai aturan yang berlaku dalam organisasi. Sanksi tersebut berlaku untuk status keanggotaannya, sementara statusnya sebagai aparatur sipil negara menjadi kewenangan pemerintah kabupaten untuk menindaknya.



PGRI merupakan salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia yang bersifat independen, non partisan serta tidak berafiliasi kepada partai politik. Semua anggota wajib mentaatinya dan menjaga nama baik organisasi.



Kirsam berharap agar semua anggota PGRI Seruyan baik yang berada di ibukota kabupaten maupun kecamatan, bersikap bijak dan cerdas agar pemilu 2019 berjalan  tertib, aman dan lancar.



"Pada pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 mendatang, sebagai anggota PGRI kami bersikap netral dan tidak memihak kubu manapun," ujarnya menjelaskan kepada awak media.



PGRI Seruyan tetap mendukung penyelenggaraan pemilu agar terlaksana dengan lancar dan sukses. Dengan cara tidak terlibat dalam penyebaran informasi palsu (hoax) maupun ujaran kebencian.



Apabila terbukti ada oknum anggota PGRI terlibat politik praktis, masyarakat diminta melaporkannya kepada pengurus PGRI. Pelanggaran yang dilakukan segera ditindaklanjuti dan diberikan sanksi jika terbukti bersalah.



"Kalau memang ada anggota kami yang terlibat politik, seperti masuk dalam tim sukses atau semacamnya segera laporkan. Jika terbukti bersalah kami akan tindak sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.



Seluruh tim pemenangan maupun partai politik, diminta menghargai kebijakan yang mengatur anggota PGRI untuk bersikap netral pada pemilu. Yaitu dengan tidak melibatkan mereka menjadi bagian dari tim tersebut.