Penjabat Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Deddy Winarwan berkomitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah setempat demi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
"Kita berkomitmen menjaga netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024," katanya dihubungi dari Buntok, Rabu malam.
Deddy Winarwan baru saja menghadiri kegiatan rapat koordinasi (rakor) pengawasan dan pengendalian untuk mendorong kemajuan birokrasi di Indonesia yang berlangsung di Bali.
Dia menyampaikan netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang sangat diperlukan untuk menjaga suasana kondusif di masyarakat.
Oleh karena itu, ia juga mengingatkan kepada ASN agar jangan terlibat politik praktis dalam Pemilu 14 Februari 2024 maupun pada pelaksanaan pilkada serentak.
Ia menegaskan, apabila ada oknum ASN yang berani ikut terlibat politik praktis, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi, baik sanksi administratif, pencopotan jabatan hingga sanksi pidana.
Dikatakannya, berdasarkan rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian untuk kemajuan birokrasi di Indonesia yang diinisiasi Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengangkat tema "Mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam bingkai meritokrasi menuju birokrasi berkelas dunia".
Baca juga: Sekda Barsel: Seleksi Direktur Perumdam Tirta Barito terbuka untuk umum
Baca juga: Sekda Barsel: Seleksi Direktur Perumdam Tirta Barito terbuka untuk umum
Pada rakor tersebut kata dia, pihak BKN juga menyampaikan Core Value ASN dan ikrar netralitas ASN dalam tahun pemilu 2024 maupun pilkada serentak.
Ia juga menyampaikan, dalam rapat koordinasi yang dibuka dan dipimpin secara virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam sambutannya, Abdullah Azwar Anas menekankan pada transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan aspek netralitasi sebagai ASN.
Ia berharap, melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perkembangan birokrasi Indonesia.
Sementara itu Plt Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Ia mengatakan, ASN harus memegang teguh asas netralitas dan ASN yang tidak netral, maka akan merugikan negara dan masyarakat dan menjadikan ASN tidak profesional.
"Melalui kegiatan rapat koordinasi ini, diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus memenuhi kewajiban netralitas," katanya.
Baca juga: Sekda sebut ada enam prioritas pembangunan di Barito Selatan tahun 2025
Baca juga: Pj Bupati Barsel: ASN dilarang terlibat politik praktis
Baca juga: Optimalkan pembangunan bidang lingkungan, Pemkab Barsel tingkatkan anggaran pada DLH
Baca juga: Sekda sebut ada enam prioritas pembangunan di Barito Selatan tahun 2025
Baca juga: Pj Bupati Barsel: ASN dilarang terlibat politik praktis
Baca juga: Optimalkan pembangunan bidang lingkungan, Pemkab Barsel tingkatkan anggaran pada DLH
