NU nyatakan siap isi posisi menteri strategis kabinet

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pihak Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan siap untuk mengisi kursi menteri yang memiliki posisi strategis pada kabinet Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dikarenakan banyaknya kader yang memiliki kualitas tinggi.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa, dalam kalangan NU, banyak anak-anak muda dan kader berkualitas yang mampu mengisi posisi menteri strategis dengan kemampuan yang mumpuni.

"Kita berharap, besok pemerintahan Jokowi ini, akan memberikan porsi NU pada posisi strategis, jangan itu-itu saja," kata Yaqut, usai menghadiri Konferensi Wilayah Gerakan Pemuda Ansor XIV Provinsi Jawa Timur, di Kota Malang, Minggu.

Yaqut menjelaskan, selama ini, NU selalu distigmakan untuk mengisi kursi Menteri Agama, Menteri Desa, atau Menteri Tenaga Kerja. Padahal, banyak kader NU yang memiliki banyak pengalaman dan kualitas untuk mengisi kursi menteri sektor strategis.

Posisi kursi menteri sektor strategis tersebut, lanjut Yaqut, diantaranya adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan posisi menteri lainnya.

"Saya ini di Komisi VI, yang mengurusi BUMN, tapi bukan berarti saya minta menteri BUMN lho ya, ini contoh," ujar Yaqut sembari tertawa.

Dirinya meyakini bahwa pada saat Presiden Joko Widodo menunjuk salah satu kader NU untuk mengisi kursi menteri, tidak ada satu kader NU yang akan menolak. Karena semua kader NU wajib menjalankan tugasnya dan tidak pernah menolak tugas yang diberikan.

"Jika ini tugas, Ansor akan menolak mundur. Saya yakin, NU akan mendapatkan representasi dalam kabinet, karena selama ini ikut berjuang," kata Yaqut.

Saat ini, pihak NU tengah tengah menggodok nama-nama kandidat yang akan diusulkan kepada Joko Widodo dan Ma'ruf Amin untuk mengisi kursi kabinet mendatang. Nama-nama tersebut, akan ditentukan untuk posisi mana saja yang sesuai dengan pengalaman kandidat.

Sementara itu, menanggapi peranan oposisi dari partai politik yang ada, menurut Yaqut hal tersebut merupakan hal yang lumrah. Bahkan, peran oposisi diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintah.

"Hidup itu perlu keseimbangan, seperti juga peran oposisi, itu diperlukan untuk mengawasi kinerja pemerintah," tutup Yaqut.