Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Dani Rakhman meminta pemerintah setempat mengevaluasi kembali struktur organisasi perangkat daerah untuk melihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan.
"Beberapa OPD di Pemkab Kotim ada yang terlalu banyak pegawainya, sementara tugas dan yang dikerjakan sedikit. Hal ini tentunya sangat tidak efektif dan tidak sesuai dengan kebutuhan," kata Dani di Sampit, Sabtu.
Banyaknya jumlah pegawai juga mengakibatkan pemborosan anggaran. Untuk itu perlu adanya evaluasi agar pengeluaran dapat lebih ditekan. Sistem penggunaan anggaran harus hati-hati dan akuntable agar tidak ada kebijakan penggunaan anggaran yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota DPRD Kotim itu mengatakan struktur OPD pemkab harus sesuai dengan kebutuhan organisasi yang efektif dan tepat guna, dalam rangka mewujudkan pemerintahan miskin struktur tapi kaya fungsi.
"Kami ingin jumlah pegawai di satu OPD nantinya disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga tidak ada pegawai yang datang ke kantor hanya mengisi absen kemudian menganggur karena tidak kebagian tugas," kata Dhani..
Unsur pimpinan mulai kepala OPD, kepala bagian, kepala bidang dan lainnya untuk tidak sepenuhnya membebankan tugas dan pekerjaannya kepada pegawai bahawannya, lebih-lebih kepada pegawai kontrak dan launnya. Unsur pimpinan hendaknya lebih banyak mengerjakan tugasnya sendiri sehingga bisa menguasai tugas dan fungsi jabatannya.
"Jika semua tugasnya di serahkan ke pegawai bawahannya pemerintah percuma mengangkat yang bersangkutam sebagai pemimpin, mengapa tidak bahawannya itu saja yang diangkat menjadi pemimpin," ucapnya.
Baca juga: DPRD Kotim mengaku 'berdosa' telah menyetujui proyek tahun jamak
Dani juga meminta kepada pemerintah daerah setempat melalui OPD secara serius memperhatikan dan memuat rencana program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pro rakyat.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotawaringin Timur, HM Taufiq Mukri menyambut baik kritik dan saran Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut, dan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah kedepannya.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Kotim kembali bahas APBD-P 2019
Baca juga: Pemda diminta perjelas penangkapan empat Warga Kotim di Jakarta
Fraksi Demokrat DPRD Kotim minta Pemkab evaluasi struktur OPD
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Dani Rakhman. (Foto Antara Kalteng/Untung Setiawan)
