Pemkab Kotim diminta kelola bonus demografi penduduk

id Pemkab Kotim diminta kelola bonus demografi penduduk,DPRD Kotim,Darmawati,Kotawaringin Timur,Kotim,Sampit

Pemkab Kotim diminta kelola bonus demografi penduduk

Anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur Hj Darmawati. ANTARA/Norjani

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah diminta mengelola bonus demografi penduduk agar membawa manfaat bagi masyarakat dan daerah.

"Kita harus dapat menjawab tantangan bonus demografi Indonesia saat ini sehingga bonus demografi dapat betul-betul menjadi berkah bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah Kotawaringin Timur serta agar kita punya daya imun yang baik untuk dapat mengantisipasi dampak perdagangan global yang berdampak pada daerah," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Kotawaringin Timur Hj Darmawati di Sampit, Minggu.

Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan, baik karena pertumbuhan alami maupun akibat perpindahan penduduk. Jumlah penduduk pada 2016 sebanyak 436.276 jiwa, 2017 sebanyak 446.094 jiwa dan 2018 sebanyak 456.409 jiwa.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur terus menurun. Persentase penduduk miskin pada 2013 sebesar 6,85 persen, 2014 sebesar 6,67 persen, 2015 sebesar 6,42 persen, 2016 sebesar 6,32 persen, 2017 sebesar 6,24 persen dan 2018 sebesar 6,21 persen.

Indonesia akan menghadapi bonus demografi yaitu jumlah penduduk usia produktif yakni usia 15 hingga 64 tahun lebih besar dibanding penduduk usia nonproduktif. Ini menjadi modal dalam memacu peningkatan ekonomi asalkan penduduk usia produktif menjadi tenaga kerja yang produktif, mampu bersaing dan bekerja keras.

Baca juga: Tampil kompak, Bupati Kotim dan dua bakal calon bupati jadi perhatian

Ketua Komisi II ini meminta pemerintah kabupaten mengantisipasi hal ini. Bonus demografi harus dipandang sebagai potensi besar jika memang bisa dikelola dengan baik.

Untuk itulah pemerintah kabupaten dituntut untuk mempersiapkan langkah-langkah yang tepat. Namun Fraksi Golkar justru mempertanyakan karena hingga saat ini belum terdengar bagaimana strategi pemerintah daerah di era revolusi industri 4.0 agar dapat mendorong peningkatan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah.

Peran teknologi informasi sangat penting mendukung masyarakat meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing serta modernisasi ekonomi di daerah.

Baca juga: DPRD Kotim minta diingatkan agar tidak melanggar hukum

Pemerintah daerah harus mencari terobosan-terobosan dari sisi anggaran ataupun program yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sesungguhnya. 

"Fraksi Golkar mengingatkan kepada pemerintah daerah dan semua pihak, dalam penyusunan APBD 2020 tidak hanya bagaimana mendistribusikan anggaran semata, tetapi harus betul-betul membaca tantangan yang akan dihadapi ke depan sehingga anggaran akan betul-betul adaptif terhadap perubahan kekinian dan masa depan," kata Darmawati.

Terkait pembahasan rancangan APBD, Darmawati mengakui bahwa memang tidak mudah menyusun APBD yang benar-benar bebas dari defisit, selama ada paradigma besar pasak daripada tiang dan terlalu menggantungkan pada bantuan eksternal yang masih menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Baca juga: Seorang warga Sampit tenggelam diduga didorong dari dermaga

Pewarta :
Uploader : Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar